4 Acara televisi berunsur erotis yang disemprit KPI

www.merdeka.com — Rabu, 22 Januari 2014 08:03 — Kasus erotisme ini tampak mendominasi dibanding pelanggaran lainnya.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Wow! Pohon Natal Ini Terbuat dari Televisi Bekas

    Wow! Pohon Natal Ini Terbuat dari Televisi Bekas

    Pusat perbelanjaan Siam Discovery Center, Bangkok, Thailand, punya cara yang unik dan nyentrik menyambut Natal. Di halaman mal itu dipajang pohon Natal setinggi sekitar 7 meter yang terbuat dari televisi bekas. Wow! — news.detik.com

  • Suap Kepala SKK Migas - Presdir PT KPI Divonis 3 Tahun Penjara?

    Artha Meris terbukti menyuap mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar US$522.500 — www.beritasatu.com

  • "Jalan Sengsara Beranda Negara" Menang Penghargaan KPI

    Ini episode Cakrawala ANTV yang kupas kehidupan masyarakat perbatasan. — nasional.news.viva.co.id

  • KPI Terima 13.805 Aduan Masyarakat Selama 2014

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat menerima sebanyak 13.805 aduan masyarakat atas siaran televisi di berbagai jaringan di Indonesia. Data aduan tersebut dikumpulkan melalui berbagai sarana yang... — nasional.republika.co.id

  • Haji Muhidin 'Tukang Bubur Naik Haji' Dapat Penghargaan KPI

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemeran Haji Muhidin dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Latief Sitepu (72 tahun) berhasil memperoleh anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta Award. Ia menyingkirkan sejumlah... — nasional.republika.co.id

  • Sejarah iklan televisi di Indonesia

    Pada tahun 90-an, ada stasiun televisi yang membuat kuis bernama: "Kuis Promosia". — www.merdeka.com

  • Terobos Busway, Wartawan Televisi Nasional Kena Tegur Polisi

    Terobos Busway, Wartawan Televisi Nasional Kena Tegur Polisi

    Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap para pengendara yang menerobos busway. Dari ratusan pemotor yang menerobos busway, satu di antaranya adalah wartawan televisi nasional. — news.detik.com

  • KPI Imbau Lembaga Penyiaran Tidak Eksploitasi Ahok dan FPI

    KPI Imbau Lembaga Penyiaran Tidak Eksploitasi Ahok dan FPI

    KPI menghimbau lembaga penyiaran untuk tidak mengeksploitasi konflik antara Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama dengan FPI. Hal ini karena dikhawatirkan akan memicu konflik meluas. — news.detik.com

  • KPI Imbau Lembaga Penyiaran Tidak Eksploitasi Konflik Ahok dengan FPI

    KPI Imbau Lembaga Penyiaran Tidak Eksploitasi Konflik Ahok dengan FPI

    Hal ini mengingat over expose konflik tersebut akan berdampak buruk bagi iklim demokrasi di indonesia. — www.tribunnews.com

  • KPI: Jangan Beritakan Konflik Ahok dan FPI Secara Berlebihan

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta agar lembaga penyiaran menahan diri dan tidak mengeksploitasi konflik antara ahok versus FPI secara berlebihan. Komisioner KPI, Danang Sangga Buana mengatakan, jika... — nasional.republika.co.id

  • Film kartun Syamil dan Dodo masuk nominasi KPI Award 2014

    Tayangan di RTV soal agama ini menceritakan Syamil yang baik hati dan Dodo yang nakal. Kisahnya lucu dan polos. — www.merdeka.com

  • KPI minta lembaga penyiaran tak eksploitasi konflik Ahok vs FPI

    Konflik Ahok dan FPI adalah permasalahan lokal Jakarta yang telah merambah menjadi isu nasional. — www.merdeka.com

  • Wapres Ingatkan KPI soal Koordinasi Penegakan Hukum Penyiaran

    Frekuensi publik harus benar-benar digunakan untuk kepentingan khalayak umum. — www.beritasatu.com

  • JK Minta KPI Tak Jadi 'Macam Ompong'

    JK Minta KPI Tak Jadi 'Macam Ompong'

    Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia atau [KPI](2120896 "") tidak menjadi 'macan ompong' dan lebih tegas dalam menegakkan hukum penyiaran. Ketua KPI, Judhariksawan ‎memastikan perintah JK akan dituruti."Bapak Wapres memberikan arahan terkait penegakan hukum penyiaran, di mana KPI diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan penegak hukum. Untuk memang menegakkan peraturan penyiaran yang ada. Baik UU dan peraturan terkait. Agar di dalam penyelenggaraan penyiaran taat pada peraturan yang berlaku," jelas Judhariksawan, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/11/2014).‎Judhariksawan mengatakan, banyak penilaian masyarakat yang mengeluhkan terkait substansi atau isi berita dari lembaga siaran yang menganggu integrasi nasional bahkan bisa membentuk watak karakter bangsa yang kurang baik. Terkait hal itu, JK meminta KPI jangan ragu-ragu semakin tegas untuk menegakkan hukum penyiaran ini. "Karena konteksnya KPI hanya mengawasi isi siaran maka diharapkan ada sinergi aparatur penegak hukum. Apakah dengan Kemenkominfo terkait pengaturan frekuensi dan izin frekuensi atau aparatur penegak hukum seperti kepolisian terkait jika terjadi pelanggaran pidana penyiaran yang ada aturannya dalam UU. Itu pesan khusus dalam konteks penguatan posisi kami," papar Judhariksawan.Dia menuturkan pihaknya bukanlah lembaga yang memberikan hukuman atau sanksi.‎ Namun KPI, kata Judhariksawan, merupakan lembaga pengawas yang mempunyai kewenanangan untuk menemukan dan mengenali tindak pidana dalam penyiaran. "Jika KPI menemukan (pelanggaran) itu seharusnya kemudian diteruskan aparatur yang berwenang. Kepolisian dan pihak hukum yang lain. Apakah ke proses persidangan dilihat konteksnya pelanggaran yang terjadi," terangnya.Bila‎ isi siaran itu berisi fitnah, bohong atau menyesatkan, baru KPI merekomendasikan pelanggaran itu masuk pidana. Rekomendasi yang sama juga bisa mengarah pada pencabutan frekuensi."Kalau pencabutan frekuensi itu ada mekanisme. Tentunya yang memberikan izin adalah pemerintah. Jika ada kasus yang mengarah pada pencabutan izin siaran maka [KPI](2120896 "") akan merekomendasikan itu," tandas Judhariksawan. — news.liputan6.com

  • Tindak tv nakal, KPI disarankan kerja sama dengan penegak hukum

    Selama ini, KPI tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. — www.merdeka.com

Berita Lain