Kawasan Ekonomi Khusus, Asing Boleh 100%

ekonomi.inilah.com — Rabu, 19 Februari 2014 02:55 — Pemerintah menyebutkan kepemilikan saham asing bisa mencapai 100% pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Asuransi FWD Life Indonesia Tingkatkan Kesadaran Perencanaan Pensiun

    HANYA sekitar lima persen dari jumlah tenaga kerja yang tercatat memiliki perencanaan pensiun. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Dakwaan Korupsi Pengadaan ATM Bank DKI Prematur

    Dakwaan Korupsi Pengadaan ATM Bank DKI Prematur

    Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM antara PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) dan PT Karimata Solusi Padu (KSP) menganggap dakwaan yang dituduhkan sangat mentah. Kuasa Hukum, HM, Direktur Utama KSP, Rosita P. Radjah menjelaskan, kasus yang melibatkan antara kliennya dengan Bank DKI merupakan kasus perjanjian kerja sama. Oleh sebab itu, menurutnya, kasus tersebut tidak masuk ke dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) seperti yang didakwakan oleh Jaksa. "Karena perjanjian kerja sama maka harusnya masuk ke kasus perdana," jelasnya kepada Liputan6.com, Rabu (20/8/2014). Selain itu, Rosita melanjutkan, dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa juga sangat lemah dan prematur. "Mengenai uang muka dan sub kontrak itu semua sudah ada di kontrak kerja sama atau perjanjian kerja sama, jadi diselesaikannya harus sesuai dengan perjanjian," tambahnya. Namun, karena segala keberatan tersebut tidak pertimbangkan atau ditolak, maka proses peradilan tipikor tersebut akan tetap berjalan. Rosita pun berkomitmen untuk terus mengikuti persidangan.Untuk diketahui, Bank DKI menggunakan perpanjangan tangan Bank Indonesai dan Jaksa melaporkan PT KSP melakukan aksi korupsi Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM dengan nilai kerugian sebesar Rp 7 miliar.Perbuatan tersebut menurut Jaksa dilakukan bersama-sama dengan Direktur Operasional PT Bank DKI dengan cara KSP menerima pembayaran tiga bulan dimuka, pembayaran diterima KSP dengan tidak memberikan Berita Acara Kemajuan sesuai Surat keputusan Direksi PT Bank DKI No. 169/2007 dan Nomor 170/2007 dan KSP telah melakukan sub kontrak kepada PT Inti Sentral Operasional (ISO) tanpa sepengetahuan PT Bank DKI. Akibat perbuatan KSP tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum, telah menguntungkan dan memperkaya ISO dan atau diri sendiri, perbuatan mana melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Gdn) — bisnis.liputan6.com

  • Pensiunan PNS dituding tak mau bayar iuran di BPJS

    Pemerintah juga dikritik lantaran alokasi anggaran pensiun PNS terlalu tinggi. — www.merdeka.com

  • Pemerintah Janjikan Pangkas Izin Usaha yang Tak Relevan

    Masalah perizinan yang berbelit, memang menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan oleh para investor dalam memulai usahanya. — economy.okezone.com

  • PTPP Resmikan Proyek Rp20 Triliun

    PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) meresmikan beberapa proyek bertepatan dengan hari jadi perseroan ke 61. — ekonomi.metrotvnews.com

  • BKPM Sebut Banyak Smelter Nikel & Bijih Besi Telah Dibangun

    Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan mineral atau yang biasa disebut smelter. — economy.okezone.com

  • Indofood Akan Lepas Saham Nissinmas

    Manajemen Indofood mengatakan, saham akan didivestasi kepada Nissin Foods Holdings Co. — www.beritasatu.com

  • PLN Bangun "Jalan Tol" untuk Listrik Sumatera

    PLN berencana membangunan jaringan listrik 500 kiloVolt (kV) di sepanjang sisi timur pulau Sumatera. — economy.okezone.com

  • Ini Sektor yang Paling Lama Dapat Izin Investasi

    Ini Sektor yang Paling Lama Dapat Izin Investasi

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menemukan terdapat tumpang tindih perizinan di Kementerian. Hal itu membuat proses perizinan membutuhkan waktu lama di sejumlah sektor seperti perkebunan, industri dan perhubungan.Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung menuturkan, untuk mengurus perizinan dari awal sampai akhir di sektor perkebunan membutuhkan waktu 886 hari. Hal itu belum termasuk pembebasan tanah.Lalu izin di sektor industri membutuhkan izin awal mendirikan badan usaha sampai selesai sekitar 794 hari."Untuk izin bidang perhubungan, operasi terminal khusus, butuh waktu 744 hari. Semua makan waktu yang luar biasa," kata Chairul, Rabu (20/8/2014).Oleh karena itu, pemerintah sedang berusaha memangkas proses perizinan di Kementerian mengingat perizinan yang tumpang tindih menghambat investasi."Terkait penyederhanaan izin di semua kementerian. BKPM laporkan beberapa hal terkait izin. Masih banyak sekali terdapat tumpang tindih di kementerian-kementerian, sektor- sektor-sektor tertentu yang bikin proses usaha butuh waktu lama," ujar ChairulSetelah rapat koordinasi penyedehanaan perizinan telah diputuskan menunjuk kepala BKPM Mahendera Siregar untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait supaya bisa dicapai kesepakatan simplifikasi masalah.Penyederhanaan proses perizinan tersebut bersamaan dengan proses penyederhanaan perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Peraturan tersebut akan terbit setelah rapat kabinet terbatas yang akan dilakuakn akhir Agustus, sehingga dapat diterapkan awal September."Akhir agustus selesai, awal September saat rapat terbatas perpres juga dilaporklan ke presiden soal simplifikasi. Waktunya pembuatan izin harus lebuh cepat 4-6 bulan," pungkasnya. (Pew/Ahm) — bisnis.liputan6.com

  • Agung Concern Perkenalkan Logo Baru

    Logo ini akan menjadi landasan Agung Concern dalam menghadapi tantangan global di tahun-tahun berikutnya. — www.beritasatu.com

  • Semester I, Tower Bersama Raih Pendapatan Rp 1,5 Triliun

    Laba bersih perseroan pada semester I-2014 tercatat Rp 663,3 miliar, atau turun dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 843,7 miliar. — www.beritasatu.com

  • Ini Daerah yang Pembebasan Lahannya Paling Sulit

    Ini Daerah yang Pembebasan Lahannya Paling Sulit

    Pemerintah mengaku kerap mengalami kendala dalam membebaskan lahan. Alasan utamanya karena penolakan warga yang enggan merelakan tanahnya. — finance.detik.com

  • Alasan Pemerintah Intervensi Rencana Kenaikan Elpiji 12 Kg

    Alasan Pemerintah Intervensi Rencana Kenaikan Elpiji 12 Kg

    Rencana Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg direstui pemerintah. — bisnis.news.viva.co.id

  • Pemerintah Pangkas Proses Perizinan

    Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung atau akrab disapa CT mengakui, proses perizinan untuk beberapa sektor usaha masih memakan waktu yang sangat lama. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Pasar Saham Indonesia Lesu Jelang Pengumuman Sengketa Pilpres

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pasar modal Rudiyanto menilai bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang pengumuman hasil sengketa pilpres 2014 cenderung kurang semarak."Aktivitas di... — www.republika.co.id

Berita Lain