Kawasan Ekonomi Khusus, Asing Boleh 100%

ekonomi.inilah.com — Rabu, 19 Februari 2014 02:55 — Pemerintah menyebutkan kepemilikan saham asing bisa mencapai 100% pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Alasan Pentingnya Ada Kementerian Koordinator Maritim

    Alasan Pentingnya Ada Kementerian Koordinator Maritim

    Kabar pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim terus merebak di kalangan masyarakat menyusul teka-teki susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang belum diumumkan saat ini. Pengamat masalah kelautan, Arif Satria menilai, Kemenko Bidang Maritim perlu dibentuk mengingat rendahnya koordinasi dari berbagai sektor kelautan."Saya kira pemebntukan Kemenko maritim merupakan sebuah keharusan di pemerintahan yang baru, karena mengemban tugas mengkoordinasikan seluruh urusan kelautan," terangnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).Dia menerangkan, urusan kelautan bukan hanya persoalan perikanan. Meski memang, sektor tersebut juga sangat penting dalam menopang perekonomian nasional."Urusan kelautan itu mencakup sektor pariwisata, perhubungan laut, perdagangan perindustrian, pertambangan, hingga keamanan. Kalau tidak mampu mengintegrasikan, ya kita tidak akan mampu menjadi bangsa maritim," pungkasnya.Menurutnya, selama ini masalah kelautan masih berkutat pada persoalan koordinasi atau tidak adanya sinergi antar sektor kelautan. Kondisi tersebut melemahkan pendayagunaan berbagai potensi kelautan."Sekarang seperti izin pengusaha perikanan ingin menangkap ikan, itu harus dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian komunikasi dan informasi. I bagaimana sekarang membuat perizinan ini menjadi satu atap sehingga tidak ada saling menyalahkan," terangnya.Arif juga menjelaskan, terdapat 12 kementerian yang terlibat dalam pengawasan kelautan. Meski terdapat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Barkokamla), dia menilai instansi tersebut belum secara efektif melakukan tugasnya di bidang pengawasan.Untuk itu, dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Maritim, dia berharap koordinasi dan pengawasan urusan kelautan dapat lebih tersinkronisasi.(Sis/Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • Pasar tunggu realisasi janji pro rakyat di kabinet Jokowi

    Enny meminta Presiden Jokowi memilih sosok yang tepat dalam membangun perekonomian di Indonesia. — www.merdeka.com

  • 20 Perusahaan yang Disegani

    Perusahaan kelas kakap sudah semakin banyak di dunia. — economy.okezone.com

  • Orang Kaya Sampai Artis Doyan Beli Baju Bekas di Pasar Baru

    Orang Kaya Sampai Artis Doyan Beli Baju Bekas di Pasar Baru

    Walau bekas, baju-baju bekas di Metro Plaza, Pasar Baru tetap diminati banyak kalangan bahkan orang kaya hingga para artis. — finance.detik.com

  • Illegal Fishing Bikin Negara Rugi Rp 30 Triliun per Tahun

    Illegal Fishing Bikin Negara Rugi Rp 30 Triliun per Tahun

    Penangkapan ikan secara ilegal atau terkenal dengan istilah illegal fishing ternyata masih menjadi salah satu masalah terbesar di sektor kelautan Tanah Air. Bahkan kasus tersebut mampu menyebabkan negara menanggung rugi hingga puluhan triliun rupiah."Kerugian negara dapat mencapai Rp 30 triliun per tahun dari kasus illegal fishing. Itulah mengapa pemerintah perlu membentuk satgas anti mafia illegal fishing," terang Pengamat Masalah kelautan Arif Satria setelah menjadi pembicara dalam acara diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).Terdapat dua wilayah di Indonesia yang paling sering didera kasus illegal fishing yaitu Laut Arafura dan Laut China Selatan. Kasus illegal fishing di dua titik tersebut menyumbang kerugian yang dominan pada negara."Dua wilayah itu menyumbang kerugian hingga 80 persen dari angka Rp 30 triliun per tahun tadi. Makanya, jika pemerintah dapat mengawasi dan mengatasi kasus illegal fishing di dua titik tersebut, kerugiannya dapat berkurang drastis," tuturnya.Arif juga menyarankan pemerintah untuk ikut memberdayakan para nelayan kecil di berbagai wilayah kelautan Indonesia. Para nelayan kecil sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ikan tapi juga diberikan peran geopolitik untuk mengamankan sejumlah aset kelautan."Itu kan masalahnya bukan kapal asing datang ke kita, tapi kapal asing yang seolah-olah milik kita. kemudian mengambil sumber daya lalu dibawa lagi ke daerah asalnya dan itu tidak dilaporkan," tandasnya. (Sis/Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • Jokowi-JK Digugat Pilih Menteri Bebas Kepentingan

    Jokowi-JK Digugat Pilih Menteri Bebas Kepentingan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) ditagih benar-benar menetapkan susunan kabinet yang bersih, bebas kepentingan asing dan tak menganut paham neoliberalisme, terutama dalam kabinet ekonominya.Dalam hal ini, Jokowi dituntut melaksanakan ajaran Trisakti yang digagas Soekarno dalam penentuan kabinetnya."Bagi kami, yang harus dilakukan Jokowi-JK tidak hanya membentuk kabinet yang bersih dari korupsi, tetapi kabinet harus bersih dari campur tangan asing dan anasir-anasir neoliberalisme," jelas Angga S Yusuf dari Front Nasional Marhaenis, Sabtu (25/10/2014).Dia meminta Jokowi benar-benar melaksanakan janji menerapkan ajaran Trisakti yang dituangkan dalam visi-misinya, seperti disampaikan saat kampanye Pilpres 2014 lalu.Dia menduga tarik ulur pengumuman Kabinet Jokowi-JK mencerminkan adanya kepentingan yang sulit dipungkiri. Bahkan, dinamika penyusunan Kabinet terasa sangat transaksional."Menurut KPK ada 15 calon menteri yang berpotensi tersangkut kasus korupsi. Dari 15 nama calon menteri yang bermasalah, ada 8 nama yang memiliki rapor merah. Dalam konteks ini, langkah Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK patut didukung sepenuhnya," tambah dia.Hal itu menunjukkan salah satu komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Di satu sisi, hal itu merupakan upaya Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet pemerintahan yang bersih. Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kekuatan besar yang ingin menghadang upaya Jokowi untuk membentuk Kabinet Kerja yang bersih, kompeten dan berintegritas tinggi. Jokowi dikepung oleh berbagai kelompok kepentingan yang ingin menggagalkan ajaran Trisakti.Pihaknya pun mendukung sepenuhnya upaya Presiden Jokowi untuk menyingkirkan nama-nama calon menteri yang diduga kuat terlibat korupsi dan memiliki rapor merah.Selain itu juga mendukung sepenuhnya hak prerogativ Presiden Jokowi untuk memilih calon menteri yang memahami secara benar ajaran Trisakti agar cita-cita untuk mewujudkan Trisakti dapat terwujud.(Sis/Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • Jokowi diminta tak ulangi kesalahan kemenko era SBY

    Kesalahan pemerintahan SBY ialah koordinasi kementerian di bawah menko tidak berjalan efektif. — www.merdeka.com

  • Ratusan Pedagang Ramaikan Pasar Rakyat Tabot di Bengkulu

    Ratusan Pedagang Ramaikan Pasar Rakyat Tabot di Bengkulu

    Ratusan pedagang dari luar Bengkulu menyerbu pasar rakyat dalam memeriahkan Festival Budaya Tabot Bengkulu 2014. Pasar rakyat yang digelar di rumah kediaman resmi gubernur, tepatnya di Lapangan Merdeka depan Balai Raya Semarak Bengkulu berlangsung selama 10 hari sejak 24 oktober hingga 4 november 2014. Ketua Panitia Pasar Rakyat Robi Baheramsyah mengatakan, dari 250 tenda yang disediakan panitia, lebih dari 150 stan diisi pedagang luar Bengkulu. "Mayoritas pedagang dari Jawa," ujar Robi di Bengkulu, Sabtu (25/10/2014). Para pedagang dari Jawa tengah terlihat membuka lapak dagangan pakaian jenis batik dan aksesoris rumah tangga termasuk guci keramik. Sedangkan pedagang jawa barat lebih banyak berjualan makanan dan pakaian konveksi sablon. Khusus pedagang dari Jakarta lebih banyak membawa dagangan pakaian murah dan sepatu. Paiman (40), pedagang batik mengalu sudah 8 tahun berjualan secara rutin di arena Festival Tabot Bengkulu dan selalu menangguk untung besar. "Selalu untung mas, besar kecilnya tergantung cuaca. Mudah mudahan tidak ada hujan selama pasar rakyat ini digelar," harap Paiman. (Yuliardi/Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • Siapa pun Presidennya, Pasti BBM Naik

    Pemerintahan baru berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Digadang-gadang, uang hasil penghematan akan disalurkan ke sektor lain yang lebih tepat sasaran. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Menko Maritim Perlu Didukung Program Efektif

    Menteri koordinator (Menko) maritim merupakan salah satu menko baru yang ingin dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) — economy.okezone.com

  • Jatah BBM Subsidi Menipis, BPH Migas: Naikkan Harga BBM

    Jatah BBM Subsidi Menipis, BPH Migas: Naikkan Harga BBM

    Pertamina memperkirakan jatah BBM subsidi bakal jebol 1,61 juta KL. Cara efektif mengatasi kondisi tersebut paling baik adalah menaikkan harga BBM subsidi. — finance.detik.com

  • BBM Naik, Harga Mamin Naik Tak Sampai 1%

    Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November nanti diklaim tidak berpengaruh signifikan ke industri makanan dan minuman (mamin). — ekonomi.metrotvnews.com

  • BI: Bank Pemerintah Awali Penyatuan Uang Elektronik

    Setiap bank tidak boleh punya edisi uang elektronik masing-masing, sekarang sedang dicoba untuk singkronisasi lewat satu kartu saja. — www.beritasatu.com

  • Kabinet Jokowi Harus Jaga Kestabilan dan Kepastian Investasi

    Jokowi yang notabene berlatar pengusaha, dapat mengerti permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini. — www.beritasatu.com

  • Penataan Kabinet Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,8%

    Analis dan ekonom Bank Negara Indonesia, Ryan Kiryanto, memperkirakan penataan kabinet atau pemerintahan yang baik akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 persen pada 2015. — ekonomi.metrotvnews.com

Berita Lain