Pemilu 2014

Surat Mandat Pencapresan Jokowi Disebar di Bali

nasional.inilah.com — Sabtu, 22 Maret 2014 14:05 — Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali menyambut gembira pencapresn Jokowi.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Suryadharma Dituding Hembuskan Isu PPP Merapat ke Jokowi

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membatah, partainya akan merapat ke kubu Jokowi. Sekretaris Jenderal DPP PPP dari kubu Emron Pangkapi, Romahurmuziy mengatakan, kabar itu bohong dan sekedar... — www.republika.co.id

  • KPK Pajang Gitar Milik Jokowi Pemberian Bassis Metallica

    GITAR Bass pemberian bassis Metallica Robert Trujillo mulai dipajang di etalase gratifikasi KPK. — news.metrotvnews.com

  • Jokowi-JK Diminta Buktikan Kalau Mafia Migas Memang Ada

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertekad memberantas mafia migas yang menyebabkan inefisiensi perekonomian Indonesia. Upaya serius itu mendapat dukungan dari banyak kalangan. Termasuk pengamat ekonomi yang selama... — www.republika.co.id

  • Jokowi-JK Dinilai Bisa Capai Swasembada Pangan Dalam 2 Tahun

    "Pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan perlindungan dari produk impor dan persaingan tidak sehat yang melemahkan petani." — www.beritasatu.com

  • Pengamat: Jumlah Menteri Jokowi-JK Masih Normal

    REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Pengamat politik yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto mengatakan, jumlah menteri dalam kabinet Jokowi-JK masih normal. Menurutnya, yang paling penting apakah menteri-menteri tersebut mampu... — www.republika.co.id

  • Jokowi Berencana Lebur UKP4 dengan Kantor Presiden

    JOKOWI berencana melebur Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dengan kantor kepresidenannya kelak. — news.metrotvnews.com

  • Ada Apa dengan Kabinet Jokowi?

    Ada Apa dengan Kabinet Jokowi?

    Presiden Terpilih Joko Widodo batal membentuk kabinet ramping. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mempertahankan jumlah kementerian tetap 34 atau sama dengan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. — news.detik.com

  • Menteri Jokowi Jangan Cuma Profesional, tapi...

    Menteri di Kabinet Jokowi akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan partai. Namun seorang profesional saja tidak cukup. — news.okezone.com

  • Jokowi Diminta Perhatikan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja

    KESADARAN masyarakat pekerja terhadap jaminan sosial dirasa masih kurang. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang baru mencapai 15 juta. — news.metrotvnews.com

  • Jokowi Minta Parpol Seleksi Kader Terbaik untuk Jadi Menteri

    Jokowi Minta Parpol Seleksi Kader Terbaik untuk Jadi Menteri

    Pemerintahan Jokowi-JK nanti akan diisi 16 orang yang berasal dari partai. Banyak yang meragukan kualitas kader partai itu, Jokowi meminta agar partai menyeleksi kader terbaiknya untuk posisi kursi menteri. — news.detik.com

  • Trisakti Dukung Rancangan Kabinet Jokowi-JK

    Reformasi birokrasi yang menguntungkan publik bukanlah dengan menambah beban administras melalui pembubaran kementerian. — www.beritasatu.com

  • 2 Alasan PDIP Walk Out Sidang Pengesahan Tatib DPR

    2 Alasan PDIP Walk Out Sidang Pengesahan Tatib DPR

    PDI Perjuangan memilih walk out atau meninggalkan Sidang Paripurna saat pengesahan tata tertib (Tatib) DPR, Selasa 16 September kemarin. Politisi PDIP Eva Sundari mengungkapkan, ada 2 alasan kenapa pihaknya melakukan walk out."Pertama, kenapa dipaksakan, karena kita tahu tatib ini turunan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), sementara MD3 sedang dalam proses judicial review (gugatan di Mahkamah Konstitusi)," kata Eva di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014). Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, DPR seharusnya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dulu baru kemudian bisa mengambil sikap."Kedua, mengapa kemudian dilakukan pemaksaan, tetapi tetap saja dilakukan (pengesahan tatib) walaupun dalam situasi yang tidak kondusif," tandas Eva.PDIP yang tak setuju pengesahan Tatib DPR memutuskan walk out dari Sidang Paripurna. Partai banteng moncong putih itu mempermasalahkan Pasal 15 yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPR yang terjerat kasus hukum. Dalam pasal itu disebutkan, Anggota DPR tak bisa diberhentikan sebelum ada keputusan inkracht dari penegak hukum."Pasal 15 itu mengatur soal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang diganti. Usulan PAW di partainya setelah diajukan, maka Pimpinan DPR dalam waktu 7 hari sudah harus mengajukan surat ke presiden. Dan presiden harus mengeluarkan keputusan 14 hari sesudahnya," ketus Politisi PDIP Honing Sanny usai walk out.Sedangkan menurut Honing, kalau ada proses hukum disebutkan pimpinan DPR tidak boleh mengajukan surat ke presiden. "Ini untuk melindungi anggota DPR, agar kewenangan partai tidak terlampau besar terhadap anggota fraksinya di DPR," lanjut Honing.Lebih dari itu, PDIP menolak Peraturan ini disahkan karena merasa DPR harus menunggu putusan MK terlebih dahulu sebelum mengesahkan Peraturan Tatib ini. Namun politisi Partai Demokrat Benny K Harman menuturkan, DPR sebagai legislator tak bisa menunggu kerja MK untuk melaksanakan tugasnya. — news.liputan6.com

  • SBY Sebut UU Pemda yang Baru Akan Bantu Jokowi

    SBY Sebut UU Pemda yang Baru Akan Bantu Jokowi

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar rapat terbatas bidang polhukam bersama sejumlah menteri. Presiden ingin memperkuat peran pemerintah pusat dalam menangani kepala daerah yang diatur dalam UU Pemda. — news.detik.com

  • Tak Ada Kader KMP Masuk Kabinet Jokowi

    Koalisi Merah Putih (KMP) memastikan solid dan konsisten berada di luar pemerintahan. — news.okezone.com

  • Kabinet Trisakti Diusulkan Jadi Nama Kabinet Jokowi-JK

    Kabinet Trisakti Diusulkan Jadi Nama Kabinet Jokowi-JK

    Keputusan Jokowi-JK yang mempertahankan postur kabinet 34 Menteri termasuk 3 Menko mendapat respon Pusaka Trisakti. — www.tribunnews.com

Berita Lain