Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri

Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri
bisnis.liputan6.com — Minggu, 30 Maret 2014 21:03 — Kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biasa disebut airport tax di lima Bandara oleh PT Angkasa Pura I menuai komentar beragam dari berbagai pihak. Kebijakan baru ini rencananya mulai berlaku pada 1 April besok.Dengan kebijakan barunya ini, penumpang pesawat akan dikenakan airport tax dengan besaran antara Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.?Wakil Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket (Astindo) Pauline Suharno saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (30/3/2014), kenaikan tarif tersebut dianggap belum layak. Bandara yang dimiliki Indonesia dinilai belum memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik bandara internasional di luar negeri. "Kenaikan ini saya rasa sangat besar untuk ukuran bandara di Indonesia. Seperti Balikpapan (Bandara Sepinggan) itu sampai Rp 200 ribu, kan berarti hampir sama dengan airport tax bandara-bandara di luar negeri. Ini kan berarti menjadi sekitar US$ 20, ini sama dengan bandara internasional lainnya seperti di Singapura yang sebesar US$ 20 atau Hongkong yang hanya US$ 16," tegas Suharno.Meski mengecam tingginya tarif airport tax, Pauline optimistis kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penumpang. Kenaikan airport tax memang hal yang tidak bisa dihindari oleh para pengguna jasa angkutan udara."Penumpang juga berpergian tidak melihat dari besarnya airport tax yang harus dibayar, apalagi untuk penumpang dengan tujuan bisnis. Kalau bagi mereka yang berlibur, mereka akan memilih destinasinya sendiri seperti dari hotel yang ada didaerah yang dituju, kemudian bagaimana kemudahan transprotasi didaerah tujuan wisata itu sendiri, hal-hal seperti itu yang dipikirkan oleh wisatawan," lanjutnya.Namun dengan kenaikan ini, pengelola Bandara mempunyai pekerjaan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sebaik bandara-bandara diluar negeri. Astindo pun mengusulkan agar pengenaan airport tax ini dimasukan pada besaran harga tiket untuk memudahkan penumpang.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Larangan minimarket jual miras ancam target kunjungan turis ke RI

    Presiden Joko Widodo menargetkan 20 juta turis akan mengunjungi Indonesia hingga 2019 mendatang. — www.merdeka.com

  • Ini Alasan RI 'Keok' dari Jepang Dalam IJEPA

    Filosofi dasar dari IJEPA adalah liberalisasi plus plus yang tidak hanya sekedar membuka pasar. Sebab pada dasarnya Indonesia pasti kalah. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Perusahaan Keluarga di RI Lebih Siap Hadapi Suksesi

    Perusahaan Keluarga di RI Lebih Siap Hadapi Suksesi

    Usaha berbasis keluarga di Indonesia menempati posisi terdepan di Asia Tenggara (ASEAN) dalam perencanaan dan persiapan alih kepemimpinan atau suksesi kepemimpinan setelah pemimpin saat ini pensiun atau mundur.Riset yang dilakukan oleh Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC) menghasilkan temuan bahwa 78 persen usaha keluarga di Indonesia telah menyiapkan rencana suksesi. Rinciannya, 57 persen mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan struktur pengelolaan kekayaan seperti yayasan dan 53 persen menyiapkan perwalian untuk mengelola suksesi dan pengalihan kekayaan antar generasi kepemimpinan usaha keluarga.Hal tersebut berbeda dengan Singapura, usaha keluarga di Singapura menempati tempat terendah dalam perencanaan suksesi secara formal. Hasil riset menemukan bahwa hanya 58 persen dari usaha berbasis keluarga di Singapura yang memiliki rencana suksesi formal sementara 35 persen pimpinan usaha di Singapura meyiapkan struktur yayasan untuk mengelola rencana suksesi dan menjaga pelestarian kekayaan mereka.Kevin Plumberg, editor dari laporan hasil riset tersebut cukup terkejut denngan hasil riset tersebut. Pasalnya, Singapura, yang merupakan pusat keuangan di Asia Tenggara, justru yang paling tidak siap dalam menyiapkan dan menggunakan yayasan, perwalian serta penasihat eksternal dalam menangani suksesi usaha mereka."Hasil riset ini mewakili keragaman yang ada di wilayah Asia Tenggara serta kemajuan yang tidak merata dalam hal penanganan suksesi usaha.” jelasnya Minggu (1/2/105). Laporan hasil riset yang diolah berdasarkan survei terhadap 250 usaha berbasis keluarga di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina ini juga menemukan bahwa pelanggan dan investor menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada usaha keluarga yang memiliki rencana suksesi dibanding yang tidak, dengan 71 persen dari pimpinan usaha keluarga mengakui bahwa hal tersebut membuat mereka lebih mudah menarik investor. Temuan lain adalah, meski Indonesia menjadi pemimpin pasar, mayoritas usaha keluarga di Indonesia tetap menggunakan struktur pengelolaan usaha yang informal seperti dewan keluarga untuk menyelesaikan konflik keluarga dan permasalahan suksesi. Lebih dari 70 persen usaha keluarga di Indonesia menggunakan dewan keluarga untuk membahas dan melaksanakan rencana suksesi. Untuk diketahui, seluruh responden minimal memiliki tanggung jawab manajerial senior minimal, dan 50 persen responden adalah anggota dewan direksi atau jajaran pimpinan usaha dan 62 persen dari responden survei berasal dari perusahaan dengan pendapatan tahunan global AS$ 150 juta atau kurang, dan 11 persen memiliki pendapatan AS$ 1 miliar atau lebih. (Gdn) — bisnis.liputan6.com

  • 100 Hari Jokowi-JK, Indef: Ekonomi RI Berubah Positif

    100 Hari Jokowi-JK, Indef: Ekonomi RI Berubah Positif

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Fadhil Hasan mengatakan, ada sejumlah fondasi ekonomi yang berubah secara positif pada masapemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.Salah satunya menurut dia, keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak populis yakni tidak sama dalam menjalankan pemerintahan dengan terdahulunya."Jokowi sudah berhasil merubah apa yang menjadi kebijakan (ekonomi) pemerintahan sebelumnya," kata Fadhil dalam diskusi 'Alhamdulillah Lewat 100 Hari," di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).Ia berujar, ketika pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, Jokowi-JK dihadapkan pada posisi harus berhadapan langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, Jokowi-JK juga dihadapkan sejumlah harga kebutuhan bahan pokok pun akhirnya merangkak naik imbas kenaikan harga BBM bersubsidi.Namun menurutnya, kondisi itu tidak berlangsung lama ketika harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi pun ikut mengalami penurunan."Hal ini menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Dengan adanya itu, dia bisa menjalankan agenda ekonomi yang menghadirkan peranan pemerintah," lanjut dia.Di sisi lain, Fadhil menilai, pemeritahan Jokowi-JK juga mengembangkan iklim investasi yang lebih mudah, yaitu sistem pelayanan terpadu satu atap.Sistem ini, kata dia, memberikan fondasi yang cukup kuat untuk memudahkan realisasi agenda-agenda ekonomi Jokowi-JK ke depan.Kendati demikian, Fadhil mengingatkan, agar Jokowi-JK juga membuat perencanaan ekonomi jangka panjang yang matang. Jika dilihat dari sisi kebijakan jangka pendek, kedua kebijakan Jokowi-JK itu memang sudah cukup baik."Tapi agak mengkhawatirkan untuk jangka panjang dengan dua hal tersebut. Jangka panjang saya belum melihat adanya suatu perencanaan ekonomi terpadu antara kementerian satu dengan kementerian lain," tandas Fadhil.(Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • RI Belajar dari Singapura dan Malaysia Soal Minuman Keras

    RI Belajar dari Singapura dan Malaysia Soal Minuman Keras

    Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel meyakini kebijakan pelarangan penjualan minuman beralkohol (minol) golongan A yang memiliki kadar di bawah 5 persen di minimarket dan toko pengecer merupakan langkah yang tepat. Menurut Rachmat, di negara lain seperti Singapura pun punya aturan yang ketat soal penjualan minuman ini seperti hanya menjual minol di bawah pukul 22.30. "Kewajiban kita lindungi generasi muda kita. Di negara lain saja mau beli miras di tanya umur dan id card, di negara maju seperti itu. Kita sudah kebablasan. Di Singapura tidak boleh jual lebih dari jam 10.30 (malam), itu saja di negara yang polisinya sudah banyak," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Sabtuu (31/1/2015). Bahkan di Malaysia, lanjut Gobel, larangan penjualan minol ini lebih ketat lagi, terutama bagi pemeluk agama Islam. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam seharusnya Indonesia dapat bercermin dari kedua negara tersebut. "Malaysia lebih canggih lagi, kalau mau beli ditanya muslim atau bukan. Kalau muslim tidak boleh beli. Itu lebih hebat lagi dari kita," lanjutnya. Melihat kedua aturan tersebut, peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendag ini dinilai masih lebih longgar. Akan tetapi setidaknya penjualan minol akan lebih ketat dari sebelumnya. "Kalau turis-turis mau minum, dia bisa cari di kafe, jadi jangan cari alasan-alasan lain," tandasnya. (Dny/Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • Daya Saing RI Hanya Menempati Urutan Kelima di ASEAN

    Daya Saing RI Hanya Menempati Urutan Kelima di ASEAN

    Di era perdagangan bebas, peningkatan daya saing menjadi salah satu kunci ketahanan industri nasional. Dan untuk mengukur daya saing industri nasional, salah satu indikator yang dipakai adalah indeks Revealed Comparative Advantages (RCA). Dirjen Kerjasama Industri Internasional (KII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana mengatakan pada tahun 2015, diperkirakan dari 5.017 produk, terdapat 1.122 produk berdaya saing kuat, dimana sebanyak 929 atau 82,79 persen merupakan produk industri. "Sementara itu, pada tahun 2020, diprediksi total produk Indonesia yang berdaya saing kuat sebanyak 1.141 produk, dimana 946 produk atau 82,90 persen merupakan produk industri," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/1/2015). Perkiraan RCA tahun 2015 dan 2020 yang dihitung berdasarkan perkiraan pertumbuhan industri di tahun tersebut, daya saing produk industri Indonesia berada diposisi kelima dibawah negara Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Produk industri Indonesia yang berdaya saing sekitar 22,15 persen, sedangkan Singapura telah mencapai 41,95 persen dan Thailand 38,78 persen. "Oleh karena itu, salah satu kerjasama internasional di bidang industri yang saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah adalah pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015," lanjut dia. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, sejumlah langkah dan kebijakan bersifat lintas sektoral yang telah dijalankan pemerintah antara lain mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan anti-dumping bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji, meningkatkan kompetensi SDM industri, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, penguatan IKM, dan pengembangan wirausaha baru industri. Di samping itu, strategi pengamanan industri yang diterapkan Kemenperin bersifat ofensif dan defensif, yang dilakukan dengan cara penggunaan instrumen trade remedies maupun penerbitan smart regulation Sifat ofensif dilakukan dengan cara melakukan pemantauan impor maupun unfair trade produk tertentu dan mendorong industri dalam negeri yang berpotensi terkena dampak kerugian yang serius dari impor tersebut untuk melakukan permohonan trade remedies kepada otoritas terkait. "Sedangkan, sifat defensif dilakukan apabila industri dalam negeri terkena tuduhan trade remedies oleh negara lain," katanya. Kemenperin juga telah membangun sistem Industrial Resilience Information System (IRIS) atau Sistem Informasi Ketahanan Industri yang digunakan untuk menganalisa dampak lonjakan impor yang berdampak pada perkembangan industri dalam negeri. IRIS pada dasarnya merupakan early warning system. Fitur-fitur IRIS yang tengah dikembangkan antara lain mencakup (1) Informasi Makroekonomi; (2) Informasi Pengembangan Teknologi, SNI, Paten; (3) Informasi Profil Industri; (4) Informasi Tuduhan & Penuduhan Unfair Trade dan Trade Remedies Issues. "Kemenperin mendorong dunia industri untuk memanfaatkan informasi yang tersedia di IRIS," tandasnya. (Dny/Nrm) — bisnis.liputan6.com

  • Inflasi RI Jauh Tertinggal dari Negara ASEAN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro Bambang berpendapat bahwa menghilangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengurangi inflasi di Indonesia. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Filipina, Saingan Utama RI Hadapi Pasar Bebas ASEAN

    Filipina, Saingan Utama RI Hadapi Pasar Bebas ASEAN

    Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berada di depan mata. Dengan begitu, maka barang dan jasa akan hilir mudik di antara negara ASEAN.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam perdagangan bebas tersebut, Filipina merupakan pesaing yang perlu dikhawatirkan.Lantaran, dari segi sumber daya alam memiliki kemiripan. Namun, dari tenaga kerja diuntungkan karena memiliki kemampuan bahasa Inggris."Kalau Filipina mirip-mirip kita dan punya kelebihan bahasa Inggris," kata dia, Jakarta, Jumat (30/1/2015) malam.Justru, Bambang melihat negara lain seperti Thailand, Malaysia dan Singapura bukan menjadi kendala Indonesia dalam persaingan MEA.Dia mengatakan, ketiga negara tersebut memiliki level pendapatan yang hampir mirip. Sehingga, tak mungkin jika menjadi Indonesia sebagai pesaing."Malaysia, Thailand sama Singapura, mereka akan hitung-hitungan gaji," tutup dia. (Amd/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Hadapi MEA, RI Lakukan Ini Agar Tak Jadi Penonton

    Hadapi MEA, RI Lakukan Ini Agar Tak Jadi Penonton

    Menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia harus bersiap agar tidak kalah saing dengan negara tetangga.Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyebut setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia. Pertama, soal kesiapan infrastruktur. Hal itu guna menurunkan ongkos logistik. Kemudian, berdaulat atas pangan sehingga mampu menekan impor."Ketiga manufaktur, karena manufaktur pemberi lapangan kerja," kata dia, Jakarta, Jumat (30/1/2015).Di sisi lain, dia bilang tak khawatir akan kebanjiran tenaga kerja terlebih dari negara yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi seperti Singapura dan Malaysia. asalnya, kedua negara tersebut diperkirakan sulit bergeser ke negara dengan pendapatan yang lebih rendah seperti Indonesia.Dia pun menuturkan, jumlah penduduk Indonesia yang sekitar separuh ASEAN akan membuatnya membanjir negara-negara dengan pendapatan lebih tinggi."Apabila nanti terjadi, tenaga kerja Indonesia yang punya keahlian dan yang tak memiliki keahlian akan cari tempat mahal, nanti orang kerja di Singapura, Malaysia paling dua itu," tutup dia. (Amd/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Pasar Bebas Berlaku, Pekerja RI Lari ke Singapura & Malaysia

    Pasar Bebas Berlaku, Pekerja RI Lari ke Singapura & Malaysia

    Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengaku tak khawatir jika berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini bakal membuat Indonesia kebanjiran tenaga kerja asing. Terlebih dengan pendapatan yang lebih tinggi di Singapura dan Malaysia.Pasalnya, lanjut dia, menjadi sesuatu yang aneh jika tenaga kerja yang memiliki pendapatan tinggi ke negara yang berpendapatan rendah.Dia pun mencontohkan, seperti Eropa yang menerapkan zona perdagangan bebas lebih awal. Di Prancis dan Inggris dipenuhi oleh SDM yang berasal dari Polandia, Hungaria dan Checko. Namun, hal sebaliknya tidak terjadi."Artinya gerak orang selalu gerak dari negara pendapatan rendah ke tinggi. Tidak banyak tinggi ke rendah," ujarnya, Jakarta, Jumat (30/1/2015).Kondisi tersebut tentu menguntungkan, pasalnya Indonesia memiliki warga negara sekitar separuh penduduk ASEAN."Yakinlah orang Singapura tidak ada ke Indonesia," paparnya.Dia pun memperkirakan, tenaga kerja Indonesia akan menyebar ke negara ASEAN dengan penghasilan yang lebih tinggi seperti Singapura dan Malaysia."Apabila nanti terjadi, tenaga kerja Indonesia yang ahli dan yang tidak memiliki keahlian akan cari tempat mahal, nanti orang kerja di Singapura, Malaysia paling dua itu," tandas dia. (Amd/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Bebas Konflik Jadi Keunggulan RI Tarik Investor

    Bebas Konflik Jadi Keunggulan RI Tarik Investor

    Indonesia dinilai negara yang minim akan konflik di antara negara-negara di kawasan Asia. Hal tersebut menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menarik investor sebanyak-banyaknya.Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi mengatakan, negara yang punya potensi sebagai tempat investasi yang baik tengah mengalami masalah konflik perbatasan yang berdampak pada instabilitas di dalam negeri seperti China-India, Vietnam-China, Jepang-Chna, Pakistan-India, dan lain-lain."Kami juga melihat bahwa di negara-negara Asia itu, anggaran militernya dua kali dari anggaran militernya Eropa. Dan juga kami lihat lagi di negara Asia sendiri yang punya nuklir," ujar Bachrul di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).Dari keseluruhan negara-negara di ASEAN, lanjut Bachrul, Indonesia yang terbilang tidak punya konflik dengan skala yang besar."Nah inilah salah satu keuntungan orang berdagang di Indonesia, orang berinvestasi," lanjutnya.Selain itu, faktor bonus demografis Indonesia juga bisa menjadi daya tarik bagi investor sehingga mau menanamkan modalnya di Indonesia."Suplai tenaga kerja disini cukup mengekspansikan, mudah diakomodir," lanjut dia.Yang juga penting, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Bahkan menurut Bachrul keempat terbesar di dunia."Yang mereka semua menginginkan bahan tambang, minyak gas, produk-produk lainnya dan sekarang kelautan. Itu potensinya luar biasa kalau kita bisa menghambat US$ 30 miliar dari hasil laut kita yang dicolong, kalau kita olah bakal dahsyat," jelas dia.Berkaca dari hal-hal tersebut dan potensi investasi yang di Asia, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi utama."Kalau kami lihat investasi di satu sisi, disisi lain sebetulnya uang investasi dunia kan pada berebut, masih 52 persen itu uang investasi di negara-negara maju, 48 persen di Asia. Inilah harus berebut melalui perundingan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan EPA (Economic Partnership Agreements)," tandasnya. (Dny/Ahm) — bisnis.liputan6.com

  • RI Jadi Sasaran Investor Jepang

    RI Jadi Sasaran Investor Jepang

    Tidak lagi berkembangnya investasi Jepang di Thailand saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.Direktur Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi mengatakan, investasi Jepang di Thailand saat ini sudah sulit untuk dikembangkan lagi."Itu kelihatan bahwa investasi Jepang yang dilakukan di Thailand itu sudah stuck, dan kalau dia dikasih sedikit lagi bisa muntah," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).Bachrul menjelaskan, saat ini Jepang sudah menjadi investor terbesar bagi Thailand. Bahkan investasi di negara tersebut sudah berhasil. Namun sayangnya, investasi ini sudah memasuki fase stagnan karena berbagai hal seperti ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja."Infrastrukturnya sudah tidak bisa dimasuki lagi oleh Jepang. Tenaga kerjanya sudah tidak ada, instabilitasnya juga tinggi. Jadi sudah tidak bisa lagi. Space-nya tidak ada," lanjut dia.Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih menyediakan ruang yang luas bagi para investor untuk datang dan menanamkan modalnya di dalam negeri, termasuk dari Jepang."Ini ada kesempatan bagi Jepang untuk mencari tempat lagi dan mereka bilang Indonesia adalah tempatnya," tandas dia. (Dny/Gdn) — bisnis.liputan6.com

  • Larang Ekspor Lobster Bertelur, RI Selamatkan Aset Dunia

    Larang Ekspor Lobster Bertelur, RI Selamatkan Aset Dunia

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melarang lobster bertelur dan berukuran kurang dari 200 gram untuk dikirim ke luar negeri. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) No 1 Tahun 2015.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menerangkan, larangan indukan lobster untuk memperkaya stok cadangan. Sehingga, hasilnya nanti dapat dinikmati oleh banyak orangnya."Benihnya kontribusi dari dunia, Lombok tempat spawning groundnya lobster berasal seluruh dunia, ini asetnya dunia," kata dia, Jakarta, Jumat (30/1/2015).Dia mengatakan, larangan tersebut untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Lantaran hasil terus merosot karena indukan lobster dikirim ke negara lain seperti Vietnam. "Justru Vietnam produksi tinggi dari kita, kita 300 ribu ton, mereka 1 juta ton," tutur Slamet.Kemudian, larangan tersebut juga mengikuti ketentuan negara-negara lain yang sudah melindungi lobster. Tak sekadar itu, larangan ekspor di bawah ukuran 200 gram untuk meningkat kesejahteraan nelayan. Dengan ukuran yang besar, nelayan mendapat harga yang lebih baik."Memang ada gapnya menunggu dulu, ini akan cukup banyak pada saatnya," tandasnya. (Amd/Ahm) — bisnis.liputan6.com

  • Jelang Asian Games, Angkasa Pura II Benahi Bandara

    Jelang Asian Games, Angkasa Pura II Benahi Bandara

    Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games pada 2018, hal tersebut membuat PT Angkasa Pura II (Persero) sibuk berbenah.Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya mengungkapkan, bandara merupakan salah satu fasilitas yang harus dibenahi. Lantaran, bandara merupakan gerbang Indonesia yang menjadi gengsi sebuah bangsa."Kalau kita asal-asalan 2018 (saat Asian Games) nanti diketawain orang," kata Budi, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/1/2015).Budi mengungkapkan, pembenahan untuk menghadapi ajang perhelatan olahraga negara Asia tersebut adalah menambah kapasitas bandara khususnya Bandara Soekarno Hatta. Kapasitas bandara tersebut hanya mampu menampung 20 juta penumpang, sementara realisasi penumpang saat ini 60 juta.Saat ini Angkasa Pura II sedang dilakukan pengembangan terminal 3 dan 4, dengan penambahan tersebut kapasitas Bandara Soekarno Hatta bisa bertambah menjadi 80 juta penumpang."Paling sederhana kapasitas, sekarang saja sudah kurang, jadi 2018 salah satu motivasi kita saya secara pribadi untuk menyosong 2018," ungkapnya.Budi menambahkan, selain meningkatkan kapasitas bandara, Angkasa Pura II juga akan meningkatkan pelayanannya, dengan menyuguhkan konten budaya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas bandara."Kalau 2018 kapasitasnya cukup konten budayanya ada kita siapkan orang bening-bening, gak mesti cantik atau ganteng paling nggak enak dilihat," pungkasnya. (Pew/Ahm) — bisnis.liputan6.com

  • Bos AP II Ingin Penumpang Tersenyum Saat Keluar Bandara Soetta

    Bos AP II Ingin Penumpang Tersenyum Saat Keluar Bandara Soetta

    PT Angkasa Pura II (Persero) akan meningkatan pelayanan agar para penumpang yang keluar Bandara Soekarno Hatta (Soetta) bisa tersenyum. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Komisi VI DPR.Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya mengatakan, dalam rapat Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara (Panja PNM) Angkasa Pura dengan Komisi VI DPR, perusahaanya mendapat beberapa masukan untuk meningkatkan pelayanan."Kami ingin tingkatkan pelayanan, bagaimana ke depan ini Soekarno Hatta bukan hanya sekdar bandara, tapi orang keluar bandara bisa tersenyum," kata Budi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/1/2015).Budi mengungkapkan, pelayanan yang akan ditingkatkan oleh Angkasa Pura II tersebut diantaranya adalah keamanan, kenyamanan dan hiburan dengan konten yang menyenangkan."Dia aman dia nyaman, ada konten yang unik apa mungkin ada ondel-ondel sebagainya," tuturnya.Menurut Budi, peningkatan pelayanan di bandara sangat diperlukan, khususnya Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pasalnya, bandara menjadi gerbang negara yang menunjukan indentitas bangsa."Saya melihat ada dua pandangan yang sama antara kami, pemerintah dan komisi VI bahwasanya gerbang Soekarno Hatta masalah gengsi bangsa untuk ekonomi dan budaya," pungkasnya. (Pew/Ndw) — bisnis.liputan6.com

Berita Lain
  • Babak I, Giroud Bawa Arsenal Unggul 1-0

    Arsenal unggul pada menit awal babak pertama. — www.beritasatu.com

  • Komnas HAM: Sebelum BW Ditangkap, Polri Sudah Gelar Perkara

    Komnas HAM: Sebelum BW Ditangkap, Polri Sudah Gelar Perkara

    ‎Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengungkapkan Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara sebelum melakukan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW. Jumlah gelar perkara enggan diberitahukan olehnya."Saya bisa katakan sudah ada beberapa kali gelar perkara sebelum penangkapan. Tapi kita mau uji dulu, karena ada absen, orang, tanggal, dan siapa yang diperintahkan. Soal berapa kali, belum," kata Nur Kholis di Gedung Komnas ‎HAM, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).‎Ketua tim penyelidikan ini menuturkan, kasus yang tengah diinvestigasinya bukanlah kasus sederhana. Ia harus melihat gambaran utuh apakah ada kaitan penangkapan BW dengan kerja-kerjanya di KPK, setelah penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka."Harus dicari buktinya. Bahannya setumpuk, keterangan itu banyak, kemudian aturan yang diperiksa banyak. Kami harus cocokkan dengan UU HAM. Nah yang penting lagi singkat cuma 1 minggu," tutur dia.Nur Kholis melanjutkan ada 6 hal yang akan jadi fokus timnya. Yaitu persoalan pemborgolan, persoalan ada anak BW saat penangkapan terjadi, proses ke Bareskrim, situasi di Gedung Bareskrim, koordinasi KPK-Polri, dan proses pelepasannya‎.‎"Juga perdebatan soal penetapan status tersangka‎ Pak BW. Kita lagi mau uji kenapa cepat prosesnya dari laporan. 5 Hari sebelum penangkapan. Kapan Bareskrim gelar perkara, kapan laporan masuk,"‎ pungkas Nur Kholis.BW yang ditemani kuasa hukumnya Usman Hamid datang ke Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait penangkapannya pada Jumat 23 Januari lalu. Komnas HAM mendengar sejumlah laporan masyarakat dan para aktivis mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan BW. Selain itu, kata Usman, laporan tersebut juga menyebutkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh polisi saat menangkap BW. "Dari laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan pada kepolisian pada proses penangkapan, dan penahanan BW. Kami hormati, dan tentu kami akan datang," kata Usman. BW sendiri merasa terintimidasi dengan perlakuan penyidik saat menangkap dan memeriksanya. Ia mengatakan, saat penyidik menemuinya, mereka menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan kepadanya. Namun, menurut dia, penyidik hanya memberikan waktu yang singkat baginya untuk membaca surat tersebut. Para penyidik juga memborgol tangannya. Setelah itu, BW mengaku sempat melihat sekelilingnya.BW telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memerintahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. BW disangka melanggar Pasal 242 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 55 ayat ke 2 KUHP. (Ali/Sss) — news.liputan6.com

  • Harga BBM tetap untuk Stok

    Harga tersebut tidak berbeda dengan per 19 Januari 2015. — www.beritasatu.com

  • Kepindahan Fletcher ke West Ham Terhambat Gaji

    REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kepindahan Darren Fletcher ke West Ham United terganjal masalah gaji. Fletcher meminta tiga tahun kontrak dengan bayaran 75 ribu poundsterling perpekan.Seperti diwartakan Givemesport pada Sabtu (31/1),... — bola.republika.co.id

  • Jika Tidak Kooperatif, BG Akan Perkeruh Situasi

    "Citra Polri bisa semakin tergerus bila Budi Gunawan tidak mau datang. Ini akan memperkeruh situasi." — www.beritasatu.com