Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri

Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri
bisnis.liputan6.com — Minggu, 30 Maret 2014 21:03 — Kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biasa disebut airport tax di lima Bandara oleh PT Angkasa Pura I menuai komentar beragam dari berbagai pihak. Kebijakan baru ini rencananya mulai berlaku pada 1 April besok.Dengan kebijakan barunya ini, penumpang pesawat akan dikenakan airport tax dengan besaran antara Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.?Wakil Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket (Astindo) Pauline Suharno saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (30/3/2014), kenaikan tarif tersebut dianggap belum layak. Bandara yang dimiliki Indonesia dinilai belum memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik bandara internasional di luar negeri. "Kenaikan ini saya rasa sangat besar untuk ukuran bandara di Indonesia. Seperti Balikpapan (Bandara Sepinggan) itu sampai Rp 200 ribu, kan berarti hampir sama dengan airport tax bandara-bandara di luar negeri. Ini kan berarti menjadi sekitar US$ 20, ini sama dengan bandara internasional lainnya seperti di Singapura yang sebesar US$ 20 atau Hongkong yang hanya US$ 16," tegas Suharno.Meski mengecam tingginya tarif airport tax, Pauline optimistis kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penumpang. Kenaikan airport tax memang hal yang tidak bisa dihindari oleh para pengguna jasa angkutan udara."Penumpang juga berpergian tidak melihat dari besarnya airport tax yang harus dibayar, apalagi untuk penumpang dengan tujuan bisnis. Kalau bagi mereka yang berlibur, mereka akan memilih destinasinya sendiri seperti dari hotel yang ada didaerah yang dituju, kemudian bagaimana kemudahan transprotasi didaerah tujuan wisata itu sendiri, hal-hal seperti itu yang dipikirkan oleh wisatawan," lanjutnya.Namun dengan kenaikan ini, pengelola Bandara mempunyai pekerjaan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sebaik bandara-bandara diluar negeri. Astindo pun mengusulkan agar pengenaan airport tax ini dimasukan pada besaran harga tiket untuk memudahkan penumpang.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Ini yang Harus Dilakukan Jokowi Agar RI Diserbu Investor

    Ini yang Harus Dilakukan Jokowi Agar RI Diserbu Investor

    Bank Dunia merilis laporan mengenai daftar negara-negara terbaik untuk berbisnis di dunia. Dari laporan tersebut, Indonesia tercatat hanya menempati urutan 118. Sementara itu, Singapura masih bertahan diurutan pertama dalam daftar tersebut.Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar peringkat Indonesia bisa lebih baik, salah satunya yaitu perbaikan dalam hal regulasi dan perbaikan infrastruktur."Infrastruktur di daerah masih minim, tidak ada listrik, jalan juga susah. Bagaimana mau datang investor?" ujar Sofjan di Jakarta, seperti ditulis Jumat (31/10/2014).Selain itu, perizininan untuk investasi pada daerah tertentu menurut Sofjan memakan waktu yang lama, bahkan bisa mencapai 2-3 tahun karena terlalu banyak instansi yang terlibat. Hal ini juga menjadi faktor penghambat investor untuk datang ke Indonesia."Misalnya di sektor pertambangan atau pembangkit listrik butuh 2-3 tahun, terlalu banyak instansi yang terlibat. Kita lebih senang bikin susah investor masuk, dibanding mempermudah, karena ini masalah lama," lanjutnya.Selain regulasi dan infrastruktur, sumber daya manusia merupakan faktor penentu untuk iklim investasi. Menurut Sofjan, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah, kurang terampil dan kurang kondusif karena seringkali melakukan aksi unjuk rasa."Tenaga kerja di sini ribut terus jadi investor takut, masalah keamanan juga penting. Masih kurang disiplin dan produktivitas tenaga kerja kita," katanya.Dan kendala terakhir yaitu masalah pertanahan dan izin pembebasan lahan sehingga menghambat pembangunan yang direncanakan oleh para investor.Meski demikian, Sofjan tetap optimis pemerintahan baru bisa membuat peringkat Indonesia meningkat. Dia juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Harus ada skala prioritas dalam perbaikan iklim invetasi di Indonesia."Kita harus lihat kelemahan paling gawat, kemudian bikin prioritas. Harus ada formasinya," tandas dia.Seperti diketahui, dalam laporan Bank Dunia bertaju bertajuk 'Doing Business 2015' menyebutkan bahwa Indonesia mencatatkan poin 59,15 di atas Ekuador namun di bawah negara bernama Palau.Posisi Indonesia ini jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang berada pada posisi 18 dan Thailand 26. Bahkan Indonesia juga di bawah Vietnam yang berada di posisi 78.Penetapan ranking ini menggunakan metrik seperti waktu yang dibutuhkan untuk membuka dan menutup usaha, mendapatkan izin konstruksi, pembayaran pajak, pasokan energi. Kemudian waktu pengiriman barang ekspor dan impor (distribusi) dan lainnya."Daftar ini masih sangat mirip dengan tahun lalu. Perekonomian negara dengan posisi di atas 20 terus meningkatkan lingkungan aturan bisnis mereka," jelas laporan tersebut. (Dny/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Susi Pudjiastuti Geram Setoran Perikanan ke RI Cuma Rp 300 Miliar

    Susi Pudjiastuti Geram Setoran Perikanan ke RI Cuma Rp 300 Miliar

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa geram melihat laporan penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan yang hanya Rp 300 miliar. Padahal, subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal yang dikucurkan pemerintah sangatlah besar.Dia menerangkan, kapal yang terdata di Kementerian Kelautan Perikanan sebanyak 5.329 kapal dengan penggunaan BBM sebanyak 2,1 juta kiloliter (kl)."Pemerintah subsidi industri Rp 11,5 triliun. PNBP hanya Rp 300 miliar saja. Jelas dirugikan, ini satu hal yang tidak boleh terjadi, kita ingin punya hasil setara," kata dia Jakarta, Jumat (31/10/2014).Susi berjanji akan menata kembali ketentuan yang mengatur hal tersebut supaya memberikan pendapatan yang adil buat negara.Dia juga bakal memberantas para pelaku pencurian ikan yang telah merugikan negara. Dirinya akan menindak tegas pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia. Menurutnya, banyaknya aksi pencurian ikan membuat penerimaan negara dari sektor Kelautan dan Perikanan tak optimal.Sebanyak 70 persen wilayah Indonesia merupakan wilayah kelautan. Namun, kata Susi potensi tersebut tak tergarap secara maksimal karena belum bisa menyejahterakan para pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dia mengatakan akan terbuka atas data KKP, supaya masyarakat juga mendorong perkembangan kelautan dan perikanan tanah air."Saya ingin membagi, mem-publish data yang kita punya, supaya semua jadi aktif partisipan," tukas dia. (Amd/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Susi Pudjiastuti Ingin Rakyat Ikut Awasi Laut RI

    Susi Pudjiastuti meminta seluruh masyarakat, untuk ikut mengawasi potensi yang ada di laut Indonesia. — economy.okezone.com

  • Cara 'Preman' Menteri Susi Benahi Industri Perikanan RI

    Cara 'Preman' Menteri Susi Benahi Industri Perikanan RI

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung tancap gas melakukan pembenahan setelah dilantik. Apa saja program yang akan ia lakukan? — finance.detik.com

  • Cara Asuransi Terbesar Dunia Tingkatkan Mutu Akuntan RI

    Cara Asuransi Terbesar Dunia Tingkatkan Mutu Akuntan RI

    Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau ASEAN Free Trade Area 2015. — bisnis.news.viva.co.id

  • Dana Nasabah Kaya di Bank RI Capai Rp 1.750 Triliun

    Dana Nasabah Kaya di Bank RI Capai Rp 1.750 Triliun

    Simpanan nasabah-nasabah kaya yang jumlahnya di atas Rp 5 miliar di perbankan naik selama Agustus 2014. — finance.detik.com

  • Menkeu: RI Masih Butuh Orang Kaya untuk Bayar Pajak

    Menkeu: RI Masih Butuh Orang Kaya untuk Bayar Pajak

    Wacana untuk meningkatkan besaran pajak progresif bagi pajak pendapatan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi dinilai bisa mendorong penerimaan negara. Namun ada dampak lain jika hal tersebut dilakukan.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebenarnya dia setuju dengan penerapan pajak progresif sebagai bagaian dari pemerataan. Namun besarannya juga harus diperhitungkan."Saya setuju pajak progresif karena itu bagus untuk pemerataan, tetapi juga harus dilihat kemampuan orang kaya kita, jangan sampai kita terapkan pajak progresif yang terlalu berat," ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).Menurut Bambang, penerapan pajak progresif yang terlalu besar akan membuat wajib pajak untuk pindah negara seperti yang terjadi di Perancis. Hal ini dinilai malah akan merugikan negara. "Tiba-tiba dia pindah negara. Ini kenyataan di Prancis, ketika pajak progresif itu membuat orang yang super kaya harus bayar pajak 75 persen. Bayangkan kalau 3/4 income lari ke pajak, akhirnya terjadi pindah warga negara. Seperti pemain film Gerard Depardieu pindah ke Rusia, Louis Vuitton pindah ke Belgia," lanjutnya.Menurut Bambang, dari pada menaikkan besaran pajak untuk pendapatan, lebih baik pemerintah memperbaiki mekanisme untuk memaksa para wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada lagi masalah penggelapan pajak atau tidak membayar pajak."Kita tidak mau seperti itu, kita masih butuh orang kaya itu untuk bayar pajak di Indonesia. Jadi menurut saya dari pada main di tarif lebih baik perbaiki collection kita. Bener nggak orang kaya ini bayar pajaknya, bukan pajaknya berapa. Sesuai tidak dengan profilnya," jelas dia.Sementara itu, untuk wacana penerapan pajak warisan menurut Bambang hal tersebut masih dalam kajian. Jangan sampai ketika diterapkan, kewajiban untuk membayar pajak tersebut tidak berjalan dengan baik."Kita lagi kaji, saya sudah dapat beberapa masukan, cuma kita lihat dulu worth it apa nggak. Jangan sampai dia tidak bilang warisan tetapi hibah atau segala macam. Meski ada pajak juga dari hibah. Jadi kita ingin kalau melakukan, itu sesuatu sudah efektif dan dapat hasilnya," tandas dia. (Dny/Ahm) — bisnis.liputan6.com

  • Di Depan 100 CEO, Agus Marto Ingin Dunia Usaha Waspadai Utang Luar Negeri

    Di Depan 100 CEO, Agus Marto Ingin Dunia Usaha Waspadai Utang Luar Negeri

    BI meminta kepada perusahaan swasta untuk menjaga kesehatan kondisi keuangan perusahaan mereka. Terutama Utang Luar Negeri yang saat ini terus meningkat melebihi utang luar negeri pemerintah. — finance.detik.com

  • 20% Utang Luar Negeri Korporasi Wajib Hedging pada 1 Januari 2015

    20% Utang Luar Negeri Korporasi Wajib Hedging pada 1 Januari 2015

    Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan mengenai ketentuan-ketentuan bagi korporasi non perbankan dalam menjaga pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN).Pengaturan tersebut difungsikan dalam rangka mengendalikan utang luar negeri terutama sektor swasta yang saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan, bahkan lebih besar dibandingkan utang luar negeri pemerintah."Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai upaya melarang atau menghambat kegiatan ULN tapi justru mendorong korporasi untuk meningkatkan pengelolaan risikonya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara di Gedung Bank Indonesia, Kamis (30/10/2014).Seperti diketahui, dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun, jumlah ULN sektor swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari US$50,6 miliar pada akhir tahun 2005 menjadi US$156,2 miliar pada akhir Agustus 2014.Dengan total utang swasta yang cukup tinggi tersebut memiliki kontribusi sebesar 53 persen dari total ULN Indonesia, dan itu lebih besar daripada ULN pemerintah.Adapun dalam pokok-pokok aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mengendalikan utang tersebut, mulai 1 Januari 2015 seluruh korporasi non bank wajib melakukan lindung nilai/hedging ULN valasnya terhadap rupiah dengan rasio sebesar 20 persen."Nilai itu kemudian akan ditingkatkan menjadi 25 persen pada 1 Januari 2016," tegas Tirta.Tirta menjelaskan, rasio tersebut ditetapkan terhadap selisih negatif antara aset valas dan kewajiban valas yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan dan yang akan jatuh waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan kedepan.Tidak hanya itu, poin lainnya adalah pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2015 korporasi non bank yang memiliki ULN valas wajib menyediakan aset valas minimal sebesar 50 persen dari kewajiban valas yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan. Kemudian mulai 1 Januari 2016 rasio tersebut ditingkatkan menjadi 70 persen."Kalau korporasi tidak mematuhi apa yang sudah kita tentukan ini, kami akan kirimkan surat teguran kepada mereka, kalau tidak diindahkan baru Bank Indonesia akan memberikan sanksi," ungkap Tirta. (Yas/Ahm) — bisnis.liputan6.com

  • Meski Punya Alat Kontrol Canggih, RI Sulit Berantas Pencurian Ikan

    Meski Punya Alat Kontrol Canggih, RI Sulit Berantas Pencurian Ikan

    Kasus illegal fishing disinyalir terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun Indonesia telah mempunyai sebuah alat canggih yang dinamakan Vessel Monitoring System (VMS). — finance.detik.com

  • Pantau laut RI, Menteri Susi ajak KSAL tindak kapal nakal

    Susi berbagi data Vessel Monitoring System yang selama ini digunakan KKP untuk pantau pelanggaran izin berlayar kapal. — www.merdeka.com

  • Menteri Susi Geram RI Cuma Dapat 300 Miliar dari Perikanan

    Menteri Susi Geram RI Cuma Dapat 300 Miliar dari Perikanan

    Ia akan menaikkan biaya lisensi kapal penangkap ikan. — bisnis.news.viva.co.id

  • Utang Luar Negeri Swasta Melonjak Tiga Kali Lipat

    Jumlah ULN swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari US$ 50,6 miliar akhir 2005 menjadi US$ 156,2 miliar akhir Agustus 2014. — www.beritasatu.com

  • BI Bantah Batasi Utang Luar Negeri Swasta

    Korporasi tetap dapat melakukan ULN namun dengan disertai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatannya — www.beritasatu.com

  • Utang Luar Negeri Swasta Terancam Membengkak, Ini Alasannya

    Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan peraturan mengenai Utang Luar Negeri (ULN) korporasi nonbank. — economy.okezone.com