Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri

Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri
bisnis.liputan6.com — Minggu, 30 Maret 2014 21:03 — Kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biasa disebut airport tax di lima Bandara oleh PT Angkasa Pura I menuai komentar beragam dari berbagai pihak. Kebijakan baru ini rencananya mulai berlaku pada 1 April besok.Dengan kebijakan barunya ini, penumpang pesawat akan dikenakan airport tax dengan besaran antara Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.?Wakil Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket (Astindo) Pauline Suharno saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (30/3/2014), kenaikan tarif tersebut dianggap belum layak. Bandara yang dimiliki Indonesia dinilai belum memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik bandara internasional di luar negeri. "Kenaikan ini saya rasa sangat besar untuk ukuran bandara di Indonesia. Seperti Balikpapan (Bandara Sepinggan) itu sampai Rp 200 ribu, kan berarti hampir sama dengan airport tax bandara-bandara di luar negeri. Ini kan berarti menjadi sekitar US$ 20, ini sama dengan bandara internasional lainnya seperti di Singapura yang sebesar US$ 20 atau Hongkong yang hanya US$ 16," tegas Suharno.Meski mengecam tingginya tarif airport tax, Pauline optimistis kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penumpang. Kenaikan airport tax memang hal yang tidak bisa dihindari oleh para pengguna jasa angkutan udara."Penumpang juga berpergian tidak melihat dari besarnya airport tax yang harus dibayar, apalagi untuk penumpang dengan tujuan bisnis. Kalau bagi mereka yang berlibur, mereka akan memilih destinasinya sendiri seperti dari hotel yang ada didaerah yang dituju, kemudian bagaimana kemudahan transprotasi didaerah tujuan wisata itu sendiri, hal-hal seperti itu yang dipikirkan oleh wisatawan," lanjutnya.Namun dengan kenaikan ini, pengelola Bandara mempunyai pekerjaan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sebaik bandara-bandara diluar negeri. Astindo pun mengusulkan agar pengenaan airport tax ini dimasukan pada besaran harga tiket untuk memudahkan penumpang.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Pengusaha Tagih Janji Dubes RI Jadi Salesman Jamu di Luar Negeri

    Pengusaha Tagih Janji Dubes RI Jadi Salesman Jamu di Luar Negeri

    Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menunggu realisasi dari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh Duta Besar (Dubes) Indonesia di luar negeri untuk menjadi marketing produk-produk lokal. "Itukan komitmen Pak Jokowi yang meminta semua Dubes dan jajaran Atase di Kementerian Perdagangan jadi salesman produk Indonesia termasuk jamu ke luar negeri," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri Kuswisnu Wardani di Jakarta, Rabu (26/11/2014). Dengan cara ini, diyakini Direktur Utama PT Mustika Ratu Tbk itu akan membuka potensi besar produk jamu Indonesia dikenal lebih luas di mancanegara tanpa perlu mengganti nama jamu dengan obat tradisional dan sebagainya. "Apalagi Menteri Perdagangan saat ini dari Kadin juga, sehingga memudahkan kita berkoordinasi. Beliau juga sudah tahu seperti apa keinginan kami," paparnya. Putri ikut menyoroti gerak Presiden Jokowi, bahkan saat pertemuan dengan para pemimpin dunia lain di APEC 2014, Beijing Tiongkok. "Pak Jokowi dengan lugas, berani meminta apa adanya kepada pemerintah Tiongkok. Bahwa kita ingin ada resiprokal, karena produk Tiongkok masuk ke Indonesia sangat banyak mulai dari peniti sampai elektronik, sedangkan barang kita ke Tiongkok bisa diitung," tutur dia. Selain itu, Putri bilang, Presiden Jokowi meminta agar pengusaha Tiongkok meningkatkan kualitas produk mereka, seperti kosmetik, obat tradisional, susu formula asal negeri Tirai Bambu yang banyak mengandung bahan-bahan berbahaya. (Fik/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Mayoritas Asuransi di Indonesia Dijaminkan ke Luar Negeri

    Mayoritas Asuransi di Indonesia Dijaminkan ke Luar Negeri

    Belum ada perusahaan reasuransi besar di Indonesia. Jadi PR pemerintah — bisnis.news.viva.co.id

  • Insinyur RI Pilih Kerja di Luar Negeri Karena Digaji Bersih Rp 48 Juta/Bulan

    Insinyur RI Pilih Kerja di Luar Negeri Karena Digaji Bersih Rp 48 Juta/Bulan

    Indonesia saat ini krisis insinyur. Padahal pemerintahan baru Jokowi berniat jor-joran membangun infrastruktur. Insinyur Indonesia memilih kerja di luar negeri, karena gaji tinggi. — finance.detik.com

  • Salurkan Bansos, RI Ingin Contoh Kesuksesan Brasil

    Salurkan Bansos, RI Ingin Contoh Kesuksesan Brasil

    Pemerintah secara bertahap telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam rangka kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.Penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui transfer langsung kepada masyarakat dengan melalui layanan uang elektronik.Adapun penyaluran bantuan melalui transfer langsung ke masyarakat kurang mampu tersebut pertama kali dilakukan oleh Pemerintahan Brasil."Kita belajar dari Brasil, Presiden ingin lakukan penyaluran bantuan sosial ini mencontoh dari kesuksesan Brazil," kata Bambang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11/2014).Dengan penyaluran bantuan melalui transfer tunai tersebut, dikatakan Bambang, memiliki banyak kelebihan yang diantaranya pertama, bantuan bisa langsung tepat sasaran tanpa harus ada biaya-biaya tambahan lain.Kedua, dengan hal itu maka secara otomatis akan meningkatkan akses keunagan masyarakat Indonesia yang hingga saat ini dikenal masih sangat kurang.Ketiga, layanan penyaluran bantuan secara transfer langsung tersebut juga dapat mencegah tindak korupsi mengingat hal itu mampu memotong jalur penyaluran bantuan yang harus melalui beberapa birokrasi."‎jadi sekarang nomor telepon juga menjadi nomor rekening, dan kalau kita sudah transfer, para penerima bantuan bisa pergi ke kantor pos untuk mencairkan itu," jelas Bambang. (Yas/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Tiru Jokowi, Warga RI Diimbau Minum Jamu Setiap Jumat

    Tiru Jokowi, Warga RI Diimbau Minum Jamu Setiap Jumat

    Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia mengimbau agar pemerintah menggalakkan program minum jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mempunyai kebiasaan menenggak temulawak setiap pagi.Hal ini diungkapkan Ketua Umum GP Jamu Indonesia, Charles Saerang. Menurutnya, gerakan minum jamu harus mulai dilakukan, bukan sekadar mengonsumsi teh dan kopi setiap pagi."Pak Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan) mencanangkan minum jamu setiap hari Jumat. Kalau setiap Jumat pakai batik, kenapa nggak kita minum jamu juga karena Pak Jokowi minum temulawak setiap pagi," ungkap dia saat ditemui dalam acara 'Peringatan 6 Tahun Jamu Brand Indonesia' di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).Kata Charles, apabila satu orang warga Indonesia mengonsumsi bahan-bahan jamu misalnya temulawak atau produk jamu jadi, maka akan mendongkrak pendapatan para petani temulawak yang sangat miskin di negara ini."Sekira 70 persen perusahaan jamu pakai temulawak karena manfaatnya enak tidur, enak makan dan enak ke belakang. Temulawak itu jantungnya Indonesia, jangan sampai diambil Malaysia atau negara lain," tegas dia.Jamu, sebutnya, adalah obat tradisional turun temurun yang diperkenalkan masyarakat Jawa. Jamu bukan produk kuno, melainkan identitas negara ini sehingga harus tetap diangkat dan dilestarikan keberadaannya."Kita punya aset luar biasa untuk memproduksi jamu, karena ada 30 ribu tanaman obat di Indonesia belum digali. Produk ini potensial dan mampu bersaing dengan obat tradisional dari negara lain misalnya Tiongkok," papar dia.Charles berharap, pemasaran produk jamu harus disingkronkan dengan sektor pariwisata Indonesia. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Tanah Air dan mengangkat budaya Indonesia. (Fik/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Ramai-ramai ingin tenggelamkan kapal asing ilegal di laut RI

    Tak meneken nota kesepahaman apa pun dengan negara lain. — www.merdeka.com

  • 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP 2015 Tertinggi di RI

    5 Provinsi dengan Kenaikan UMP 2015 Tertinggi di RI

    Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015(2137851 "").Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, tapi hanya UMK yang berlaku mulai 1 Januari 2015.Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperoleh Liputan6.com,rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.Dari data itu terungkap DKI Jakarta merupakan provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia sebesar Rp 2,7 juta. Meski tertinggi, ternyata besaran UMP 2015 di Jakarta hanya naik 10,6 persen, atau masih di bawah sejumlah provinsi lain. Lalu provinsi mana saja yang mengalami kenaikan UMP paling tinggi tahun depan? Berikut rinciannya:Bangka Belitung1. Bangka Belitung (Babel)UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.2. BantenPemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.Gorontalo3. GorontaloPemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.4. Sulawesi Tengah (Sulteng)UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.5. Sulawesi Barat (Sulbar)UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014. (Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Warga Pulau Pari Mau Ambil Uang Harus ke Bandara

    Wakil Lurah Pulau Pari Kepulauan Seribu, Sarjono, mengeluhkan minimnya fasilitas Anjung Tunai Mandiri (ATM) di Kepulauan Seribu. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Lion Group Siap Bangun Bandara Balaraja

    Lion Group Siap Bangun Bandara Balaraja

    Hasrat Lion Group untuk mengembangkan sayap bisnis sepertinya tidak pernah habis — www.tribunnews.com

  • Maskapai Lokal Minta Harga Avtur RI Sama Dengan Singapura

    Maskapai Lokal Minta Harga Avtur RI Sama Dengan Singapura

    Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendesak pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga bahan bakar avtur pesawat terbang yang dinilai terlampau mahal. Pelaku usaha industri penerbangan meminta agar harga avtur Indonesia sama dengan negara ASEAN lain.Ketua Umum INACA, Arief Wibowo mengungkapkan, harga avtur di Indonesia 12 persen lebih mahal dibanding negara ASEAN lainnya. Padahal akan ada kebijakan Open Sky pada tahun depan yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN."Jadi kalau harga avtur di Singapura US$ 87 sen per liter, maka di Indonesia masih dibanderol US$ 97 sen per liter. Bahkan harga avtur di Papua bisa sampai US$ 115 sen per liter. Jadi sama dengan negara sebelah lah," ungkap dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).CEO Citilink itu menyatakan beberapa alasan pemicu harga avtur lebih mahal. Masalah utamanya, kata Arief, persoalan biaya distribusi yang berbeda dengan negara tetangga."Masalah distribusi agak beda dengan negara sebelah. Tapi kami yakin pemerintah bisa mendeteksi yang bisa diturunkan. Tunggu satu minggu lagi," papar dia.Lebih jauh Arief mengeluhkan, terkait pengenaan bea masuk dan soal perpajakan leasing pesawat, dan sebagainya di mana negara-negara tetangga tidak menerapkan kebijakan tersebut."Ada PPN, bea masuk, lalu PPh dan lainnya yang sebenarnya di negara-negara sebelah ini tidak diterapkan khusus untuk industri penerbangan. Misalnya pajak pesawat, dan bea masuk sparepart," papar dia.Arief mengaku, pemerintah berjanji akan mendukung industri penerbangan. Terkait permintaan tersebut, kita masih ada meeting satu minggu lagi untuk mengetahui perkembangannya."Yang penting INACA nggak minta proteksi. Kita ingin bermain sama seperti pemain di negara lain. Jadi jangan salah, INACA tidak minta proteksi. Cuma biar kompetitif," tukasnya. (Fik/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Minta Tiga Hal, INACA Ingin Maskapai RI Mampu Bersaing

    Minta Tiga Hal, INACA Ingin Maskapai RI Mampu Bersaing

    INACA hadiri rapat bersama pemerintah malam ini. — bisnis.news.viva.co.id

  • Harga di Kilang Avtur RI Lebih Mahal dari Impor

    Industri penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami sedikit goncangan, yang disebabkan harga Avtur. — economy.okezone.com

  • Pertamina Pede, 3 Bulan Kartu BBM Nelayan Digunakan Seluruh RI

    Pertamina bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bank BRI meluncurkan Kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Nelayan. Hal ini sebagai langkah upaya bersama untuk memastikan BBM bersubsidi untuk nelayan yang tepat sasaran. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Temui Mendag, Duta Besar Jepang Bahas Pembenahan Investasi di RI

    Temui Mendag, Duta Besar Jepang Bahas Pembenahan Investasi di RI

    Secara umum pertemuan itu membahas hubungan perdagangan. — bisnis.news.viva.co.id

  • Harga Pertamax RI Lebih Mahal dari Malaysia, Ini Penjelasan Pertamina

    Harga Pertamax RI Lebih Mahal dari Malaysia, Ini Penjelasan Pertamina

    Harga BBM non subsidi di Indonesia berkisar antara Rp 9.950-Rp 11.000 lebih per liter. Sementara harga BBM RON 95 di Malaysia adalah 2,3 ringgit atau setara Rp 8.530 per liter. — finance.detik.com

Berita Lain