Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri

Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri
bisnis.liputan6.com — Minggu, 30 Maret 2014 21:03 — Kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biasa disebut airport tax di lima Bandara oleh PT Angkasa Pura I menuai komentar beragam dari berbagai pihak. Kebijakan baru ini rencananya mulai berlaku pada 1 April besok.Dengan kebijakan barunya ini, penumpang pesawat akan dikenakan airport tax dengan besaran antara Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.?Wakil Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket (Astindo) Pauline Suharno saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (30/3/2014), kenaikan tarif tersebut dianggap belum layak. Bandara yang dimiliki Indonesia dinilai belum memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik bandara internasional di luar negeri. "Kenaikan ini saya rasa sangat besar untuk ukuran bandara di Indonesia. Seperti Balikpapan (Bandara Sepinggan) itu sampai Rp 200 ribu, kan berarti hampir sama dengan airport tax bandara-bandara di luar negeri. Ini kan berarti menjadi sekitar US$ 20, ini sama dengan bandara internasional lainnya seperti di Singapura yang sebesar US$ 20 atau Hongkong yang hanya US$ 16," tegas Suharno.Meski mengecam tingginya tarif airport tax, Pauline optimistis kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penumpang. Kenaikan airport tax memang hal yang tidak bisa dihindari oleh para pengguna jasa angkutan udara."Penumpang juga berpergian tidak melihat dari besarnya airport tax yang harus dibayar, apalagi untuk penumpang dengan tujuan bisnis. Kalau bagi mereka yang berlibur, mereka akan memilih destinasinya sendiri seperti dari hotel yang ada didaerah yang dituju, kemudian bagaimana kemudahan transprotasi didaerah tujuan wisata itu sendiri, hal-hal seperti itu yang dipikirkan oleh wisatawan," lanjutnya.Namun dengan kenaikan ini, pengelola Bandara mempunyai pekerjaan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sebaik bandara-bandara diluar negeri. Astindo pun mengusulkan agar pengenaan airport tax ini dimasukan pada besaran harga tiket untuk memudahkan penumpang.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Mulai Hari Ini, Tiket Pesawat tak Dijual di Bandara

    TAHAP pertama, penutupan berlaku di dua Bandara, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta,Tangerang, Banten dan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Ingat, 1 Maret Esok Tiket Pesawat Tak Dijual di 2 Bandara Ini

    Ingat, 1 Maret Esok Tiket Pesawat Tak Dijual di 2 Bandara Ini

    Seluruh loket penjualan tiket akan berubah fungsi menjadi konter pelayanan pelanggan atau customer service yang dioperasikan maskapai. — bisnis.liputan6.com

  • Kementerian PUPR Usul Pinjaman Luar Negeri US$23 M

    INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan pinjaman luar negeri US$15 miliar hingga US$23 miliar. Itu guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur periode 2015 hingga 2019."Kira-kira usulan kami yang finalisasi, senin besok, di rapat bersama Wapres, sekitar US$15 miliar hingga US$23 miliar, itu 2015 sampai 2019," jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat koordinasi membahas pinjaman luar negeri di Jakarta, Jumat (27/02/2015) malam.Basuki menjelaskan usulan angka tersebut diantaranya adimanfaatuntuk proyek pengadaan air minum dan sanitasi US$5 miliar, pembangunan jalan tol S$3 miliar dan konektivitas jembatan US$2 miliar.Usulan lainnya adalah untuk proyek penanggulangan banjir dan rehabilitasi lahan irigasi, ungkap dia, masing-masing US$1,6 miliar, pembangunan waduk US$1,5 miliar serta pengadaan perumahan rakyat US$1 miliar.Ia mengatakan pinjaman luar negeri itu guna menjamin keberlangsungan program dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan upaya memanfaatkan peluang utang murah."Untuk tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajukan usulan pinjaman luar negeri sebesar Rp9 triliun yang sebagian besar berasal dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB)," papar dia.Selama ini, JICA telah menyumbang distribusi terbesar pinjaman luar negeri bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu mencapai 30,8 persen atau 1,4 miliar dolar AS, diikuti Bank Dunia 26,2 persen atau 1,2 miliar dolar AS."Ini yang sudah 'on going', ada dari JICA jepang, ADB, IDB, Bank Dunia dan Tiongkok. Ini semua proyek pekerjaan umum, misalnya seperti Tiongkok yang ingin membangun jembatan atau bendungan," kata dia. [tar] — ekonomi.inilah.com

  • Besok, Loket Tiket Pesawat di Bandara Dihapus

    Besok, Loket Tiket Pesawat di Bandara Dihapus

    Terhitung 1 Maret 2015, seluruh counter tiket pesawat di Bandara Soekarno-Hatta akan ditutup. — www.tribunnews.com

  • Penutupan Produksi General Motors tak Pengaruhi Iklim Investasi RI

    Berhentinya kegiatan operasional produsen automotif PT General Motors Indonesia (GMI) dalam memproduksi kendaraan roda empatnya di Indonesia, tak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Bangun Infrastruktur, PU Ajukan Utang Luar Negeri Rp9 T

    Bangun Infrastruktur, PU Ajukan Utang Luar Negeri Rp9 T

    Pinjaman terbesar dari Jepang. — bisnis.news.viva.co.id

  • Ini Pemberi Utang Luar Negeri ke Kementerian PU-Pera

    Ini Pemberi Utang Luar Negeri ke Kementerian PU-Pera

    Kementerian PU-Pera melaporkan rekapitulasi penyerapan pinjaman luar negeri berdasarkan agen pelaksana proyek US$ 4,67 miliar. — bisnis.liputan6.com

  • Ini Daftar Proyek Jokowi yang Bakal Dibiayai Utang Luar Negeri

    Ini Daftar Proyek Jokowi yang Bakal Dibiayai Utang Luar Negeri

    Alokasi utang paling besar dialokasikan untuk proyek infrastruktur air minum dan sanitasi. — bisnis.liputan6.com

  • Masih andalkan utang luar negeri, ini alasan menteri kabinet Jokowi

    Menteri PU: Ke depannya Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah, otomatis tak dapat fasilitas bunga rendah. — www.merdeka.com

  • Percanggih Alutsista RI, Pindad Dapat Kucuran Rp 700 Miliar

    Percanggih Alutsista RI, Pindad Dapat Kucuran Rp 700 Miliar

    pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp 700 miliar kepada PT Pindad pada tahun 2015 ini. — bisnis.liputan6.com

  • Menkes Cari Pinjaman Luar Negeri untuk Layanan Kesehatan

    Beberapa menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi pinjaman luar negeri Indonesia. Begitu pula dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengajukan anggaran untuk layanan kesehatan masyarakat. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Bangun Infrastruktur, Menteri Jokowi Rapat Pinjaman Luar Negeri

    Bangun Infrastruktur, Menteri Jokowi Rapat Pinjaman Luar Negeri

    Dari catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat per Januari 2015 mencapai Rp 2.700 triliun. — bisnis.liputan6.com

  • Menteri Susi Imbau Perikanan RI Perlu Penataan Lebih Baik

    Menteri Susi Imbau Perikanan RI Perlu Penataan Lebih Baik

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mensosialisasikan kebijakan yang digagasnya kepada tiga asosiasi nelayan ikan tuna. — bisnis.liputan6.com

  • Modal Asing Banjiri Pasar Modal, RI Hadapi Krisis Moneter?

    Krisis moneter suatu negara bisa dilihat dari banyaknya modal asing yang masuk ke dalam sektor keuangan negara tersebut. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Kanada dan Jerman Beri Hibah RI Rp250.5 M

    INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyepakati kerja sama program pembangunan dari Kanada dan Jerman dengan bantuan hibah senilai Rp250,5 miliar yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi di daerah."Bantuan ini untuk menggenjot investasi daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah, mengentaskan kemiskinan di desa tertinggal serta membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi," kata Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas Slamet Seno Adji di Jakarta, Jumat (26/2/2015).Kerja sama dengan bantuan hibah itu dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Slamet dengan perwakilan Kedutaan Besar Kanada dan perwakilan Jerman, dari Gasellschft for Intewrnationale Zasammenarbeit (GIZ).Slamet mengatakan pemerintah Kanada melalui program "Nasional Support for Local Investment Climates (NSLIC)" memberikan hibah senilai Rp186,7 miliar atau setara 18 juta dolar Kanada, yang difokuskan untuk memperbaiki iklim usaha dan pengembangan jasa pendukung usaha.Tujuan dari program itu untuk memperluas kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah. Program NSLIC yang berlangsung 7 tahun akan menyasar daerah wilayah Sulawesi, tepatnya di dua provinsi dan lima kabupaten terpilih."Sementara untuk nasional akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Dearah dan 'Local And Regional Economic Development Support Facility'," ujar dia.Sedangkan pemerintah Jerman melalui "Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme" (SREGIP) memberikan hibah Rp63,8 miliar atau setara 4,4 juta euro yang akan difokuskan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui proyek industri bernilai tambah, serta ekonomi berkelanjutan. [tar]SREGIP di tingkat daerah akan dilaksanakan di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat dalam 2,5 tahun.Budi Suyanto. — ekonomi.inilah.com

Berita Lain