Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri

Tarif Baru Airport Tax RI Sejajar Bandara Luar Negeri
bisnis.liputan6.com — Minggu, 30 Maret 2014 21:03 — Kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biasa disebut airport tax di lima Bandara oleh PT Angkasa Pura I menuai komentar beragam dari berbagai pihak. Kebijakan baru ini rencananya mulai berlaku pada 1 April besok.Dengan kebijakan barunya ini, penumpang pesawat akan dikenakan airport tax dengan besaran antara Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.?Wakil Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket (Astindo) Pauline Suharno saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (30/3/2014), kenaikan tarif tersebut dianggap belum layak. Bandara yang dimiliki Indonesia dinilai belum memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik bandara internasional di luar negeri. "Kenaikan ini saya rasa sangat besar untuk ukuran bandara di Indonesia. Seperti Balikpapan (Bandara Sepinggan) itu sampai Rp 200 ribu, kan berarti hampir sama dengan airport tax bandara-bandara di luar negeri. Ini kan berarti menjadi sekitar US$ 20, ini sama dengan bandara internasional lainnya seperti di Singapura yang sebesar US$ 20 atau Hongkong yang hanya US$ 16," tegas Suharno.Meski mengecam tingginya tarif airport tax, Pauline optimistis kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap penurunan jumlah penumpang. Kenaikan airport tax memang hal yang tidak bisa dihindari oleh para pengguna jasa angkutan udara."Penumpang juga berpergian tidak melihat dari besarnya airport tax yang harus dibayar, apalagi untuk penumpang dengan tujuan bisnis. Kalau bagi mereka yang berlibur, mereka akan memilih destinasinya sendiri seperti dari hotel yang ada didaerah yang dituju, kemudian bagaimana kemudahan transprotasi didaerah tujuan wisata itu sendiri, hal-hal seperti itu yang dipikirkan oleh wisatawan," lanjutnya.Namun dengan kenaikan ini, pengelola Bandara mempunyai pekerjaan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sebaik bandara-bandara diluar negeri. Astindo pun mengusulkan agar pengenaan airport tax ini dimasukan pada besaran harga tiket untuk memudahkan penumpang.
Klik di sini untuk melihat berita selengkapnya
Baca Juga
  • Kenaikan Suku Bunga The Fed Tak Berdampak ke Keuangan RI

    Kenaikan Suku Bunga The Fed Tak Berdampak ke Keuangan RI

    Sidang paripurna DPR RI menerima hasil kajian Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dari Komisi XI DPR RI tanpa pembahasan lebih lanjut.Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, keberadaan UU JPSK memang sangat dibutuhkan bagi sebuah negara. Oleh karena itu, pembentukannya pun tanpa harus berhadapan dulu dengan krisis ekonomi."Harus ada jaring pengaman sektor keuangan, seperti jaring sosial, namanya jaringan pengaman," tuturnya, di Jakarta, Selasa (30/9/2014).Meski begitu, Faisal mengaku tak setuju jika pengadaan UU JPSK dihubungkan dengan rencana Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) menaikan suku bunga pada tahun 2015. Pasalnya, meskipun Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga, kenaikan tersebut tidak akan berdampak langsung kepada sektor keuangan Indonesia. "Bunga di Amerika 1,375 persen naik jadi 3 persen. Tidak mungkin uang orang Amerika di Indonesia bakal lari atau kembali ke sana. Return goverment bond di Indonesia 6,5 persen, masa jual terus beli yang 3 persen? Terus return pasar saham 23 persen, returns pasar saham AS 3,5 persen?," lanjut dia.Menurut Faisal, melemahnya nilai tukar rupiah bukan karena larinya para pemodal mengantisipasi efek dari kebijakan The Fed tersebut. "Penyebab rupiah (lemah) bukan asing, kalau biang keladi rupiah merosot, bursa harusnya juga merosot. Ini rupiah merosot bursa naik,"tutur dia.Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan UU JPSK dibutuhkan untuk mencegah krisis akibat kebijakan normalisasi The Fed. "Kita akan berhadapan dengan likuiditas yang ketat akibat normalisasi kebijakan AS. Jadi bukan tidak mungkin ada guncangan di dalam sektor keuangan. Kalau ada guncangan kita cegah agar krisis nggak terjadi. Jadi kita butuh UU JPSK," jelas Chatib. — bisnis.liputan6.com

  • Kikis Kesenjangan Sosial, RI Harus Belajar dari 2 Negara Ini

    Kikis Kesenjangan Sosial, RI Harus Belajar dari 2 Negara Ini

    Kesenjangan sosial yakni ketimpangan antara orang kaya dan miskin merupakan permasalahan ekonomi suatu negara yang mesti diselesaikan.Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan, terdapat dua negara yang berhasil mengikis kesenjangan sosial secara baik yakni Jepang dan Korea Selatan. Indonesia harus belajar dari dua negara ini.Dia menjelaskan, Korea Selatan berhasil menjalankan roda perekonomiannya dengan cara memberikan nilai tambah (added value) pada hasil pertaniannya. Jadi tak ada petani di Korea Selatan yang jatuh miskin. Itu pun didorong dengan perkembangan sektor industri yang maju.Sementara Jepang, untuk memangkas kesenjangan sosial memberlakukan pajak yang dinamakan pajak warisan terhadap orang-orang kaya. "Jadi tidak ada orang Jepang yang kaya tujuh turunan," di Jakarta, Selasa (30/9/2014).Kondisi ini berbanding terbalik dengan di Indonesia. Dia menerangkan, parahnya kesenjangan sosial justru disebabkan karena mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari pertanian.Sementara, untuk hasil taninya sendiri tak ada nilai yang kemudian membuat perekonomian mereka semakin terpuruk."Kenapa kita timpang? Pertanian dominan pendapatan sumber masyarakat. Tapi sumbangsih ekonomi kecil karena tak ada added value. Pendapatan petani makin hari makin turun," tuturnya.Hal tersebut juga diperparah dengan lahan garapan yang semakin lama semakin menyusut. Maka, salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan tersebut dengan mengalihkan masyarakat yang menggantungkan dari pertanian ke sektor industri. Sayangnya, sektor industri di Tanah Air juga tak berkembang."Kuncinya orang pertanian harus keluar dari pertanian supaya jumlah keluar dan akhirnya ke sektor industri. Tapi memble, share industrinya turun," tutup dia. (Amd/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Industri Penerbangan RI Terlalu Banyak Kena "Iuran"

    Di Indonesia industri penerbangan selain kena PPh, Ada PPN. Ada kemudian airport tax, Ada iuran di BPH Migas — economy.okezone.com

  • Suku Bunga Dana Bank RI Diluar Batas Kewajaran

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai suku bunga dana perbankan di Indonesia telah di luar batas kewajaran. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Gubernur Jabar Minta Proyek Bandara Kertajati Dilanjutkan

    Gubernur Jabar Minta Proyek Bandara Kertajati Dilanjutkan

    Ahmad Heryawan menilai Sastranegara tetap saja terlalu kecil untuk bandara yang mewakili masyarakat Jawa Barat — www.tribunnews.com

  • Berkat Karen, Pertamina Kuasai Kilang di Luar Negeri

    PT Pertamina (Persero) nampaknya akan kehilangan pimpinan Srikandi pertamanya pada 1 Oktober 2014 — economy.okezone.com

  • Investasi Internasional RI Capai USD403 Miliar

    Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir triwulan II-2014 tercatat sebesar USD 403 miliar atau 47,9 persen dari PDB — economy.okezone.com

  • Tutup Kantor Dagang Australia Barat di RI Jadi Hasil Menyakitkan

    Tutup Kantor Dagang Australia Barat di RI Jadi Hasil Menyakitkan

    Pemerintah negara bagian Australia Barat memutuskan untuk menutup kantor perwakilan dagangnya di Indonesia. Head of Australia-Indonesia Business Council Western Australia, Phil Turtle menganggap langkah tersebut sebagai keputusan yang menyakitkan. Namun, penutupan tersebut memang harus dilakukan karena biaya operasional kantor tersebut cukup besar."Biaya menjalankan kantor di Jakarta masih terbilang kecil dibandingkan dengan volume perdagangan yang dilakuakan antara Australia Barat dan Indonesia," ungkap Turtle seperti dikutip dari Perthnow.com, Selasa (30/9/2014).Dia menjelaskan, saat ini terdapat banyak potensi besar untuk meningkatkan volume investasi dari Indonesia. Tentu saja, keputusan tersebut akan membuat Australia Barat kehilangan seluruh potensi bisnis itu.Sementara itu Head of Australia-Indonesia Institute di Perth, Ross Taylor mengatakan, para ahli dan karyawannya tidak memiliki pengetahuan yang sama dan merata mengenai Australia Barat. Lagipula, seluruh pegawainya tak bisa bekerja full time."Beban kerja yang ada tak memungkinkan mereka untuk mengambil peranan full time dalam memenuhi seluruh permintaan yang sangat ekstensif dari komunitas bisnis dan pengusaha Australia Barat," tuturnya.Sepanjang 23 tahun, kantor dagang Australia Barat di Jakarta telah memainkan peranan kunci dalam mengembangkan perdagangan ternak ke Indonesia.Selain itu, kantor tersebut juga telah memfasilitasi berbagai kesepakatan bisnis bernilai miliaran dolar dan membantu kerjasama dalam berbagai industri mulai dari manufaktur baja hingga perlengkapan alat pancing buatan Australia Barat. (Sis/Art) — bisnis.liputan6.com

  • Brasil Borong Produk Rumput Laut RI USD3 Juta

    Melalui program yang baru dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun ini, misi pembelian (buying mission) berhasil menjaring Brasil untuk melakukan ekspor. — ekonomi.metrotvnews.com

  • Harga BBM Naik Rp 3.000/Liter, RI Hemat Rp 170 Triliun

    Harga BBM Naik Rp 3.000/Liter, RI Hemat Rp 170 Triliun

    Anggota Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi JK Luhut Panjaitan memperkirakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter akan menghemat anggaran negara sebesar US$ 14 miliar atau setara Rp 170,38 triliun (kurs: Rp 12.710 per US$).Luhut mengatakan, penghematan tersebut akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan."Ada dana US$ 13 miliar-US$ 14 miliar dari penghematan tersebut. Dana itu dapat digunakan untuk memaksimalkan pos belanja stragis seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/9/2014).Menurut dia, tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, pemerintah baru juga memiliki program pembangunan infrastruktur, memperbaiki pelayanan pendidikan dan kesehatan yang akan dinikmati masyarakat kelas bawah. Sehingga subsidi BBM akan dialihkan ke sektor tersebut."Tidak ada pilihan lain mengatasi itu karena itu dialihkan infrastruktur, rakyat pendidikan, rakyat di kelas bawah banyak menikmati pemotongan subsidi tadi," ungkapnya.Luhut mengakui, tim transisi telah final membahas kenaikan harga BBM bersubsidi, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga telah memutuskan besaran Rp 3.000 per liter pada November 2014."Itu sudah diputuskan Pak Jokowi dan Pak JK pada Jumat lalu, mereka menaikkan Rp 3.000 di November," pungkasnya. (Pew/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Perusahaan Malaysia Caplok 30% Saham Industri Kapal RI

    Perusahaan Malaysia Caplok 30% Saham Industri Kapal RI

    Perusahaan kapal asal Malaysia, Nam Cheong akan berinvestasi senilai US$ 30,7 juta guna mengakuisisi 30 persen saham perusahaan kapal Indonesia, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBR). Nam Cheong merupakan perusahaan pembuat kapal bertaraf internasional terbesar di Malaysia.Mengutip laman The Star Business, Selasa (30/9/2014), anak usaha Marco Polo Marine Ltd itu telah menyetujui kesepakatan bisnis untuk membeli 1,6 juta saham dengan harga Rp 230 per saham. Pembelian saham tersebut akan didanai menggunakan sumber keuangan internal.BBR akan memanfaatkan bagian dari transaksi tersebut untuk membeli lima kapal support global (offshore support vessel/OSV) dengan ukuran kecil dan medium senilai US$ 85 juta dari Nam Cheong. Kapal itu bakal disesuaikan dengan perairan Indonesia.Nam Cheong mengungkapkan, langkah tersebut merupakan inisiatif kedua belah pihak dan menjadi strategi untuk memperpanjang kepentingannya di pasar minyak dan gas Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah sebuah perusahaan patungan di Indonesia memiliki, mengoperasikan dan menggunakan kapal laut pada September 2013.CEO Nam Cheong Seng Leong Keat mengatakan, investasi di BBR akan menyediakan platform bagi perusahaan untuk mendapatkan perlindungan bisnis di Indonesia. Hal itu mengingat BBR yang memiliki jaringan luas serta kehadiran yang kuat di Tanah Air.Dia mengatakan, investasi itu tidak hanya meningkatkan penjualan kapal perusahaan, tetapi juga meletakkan dasar potensi pembelian kapal di masa depan dengan BBR."Dengan hubungan kerja yang solid ini, kami percaya dapat memperkuat posisi kami di bidang penyewaan kapal di Indonesia dengan lebih meningkatkan kehadiran kami di pasar yang terus tumbuh ini," tutur Leong.Penyewaan kapal merupakan bagian kecil dari segmen usahanya tetapi sangat penting untuk pertumbuhan operasi Nam Cheong. (Sis/Ndw) — bisnis.liputan6.com

  • Jokowi-JK Ingin Segera Ubah APBN Terbesar Sepanjang Sejarah RI

    Jokowi-JK Ingin Segera Ubah APBN Terbesar Sepanjang Sejarah RI

    APBN 2015 baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR. Ini merupakan APBN pertama yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK. — finance.detik.com

  • Likuiditas Aman, Perbankan RI Tak Perlu Pasang Bunga Tinggi

    Likuiditas Aman, Perbankan RI Tak Perlu Pasang Bunga Tinggi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan perbankan Indonesia dalam kondisi sehat. Likuiditas terjaga sehingga tak perlu berlomba-lomba menjaring Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan penawaran suku bunga deposito atau imbal hasil tinggi."Kondisi likuiditas perbankan saat ini masih wajar. Jangan sampai ada persepsi perbankan di Indonesia kesulitan likuiditas, itu tidak ada," tegas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (30/9/2014). Dijelaskan dia, perang suku bunga antar perbankan Indonesia dipicu meningkatnya persaingan untuk meraup perolehan DPK sebanyak-banyaknya. Dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), tren suku bunga DPK perbankan hingga posisi Juli 2014 masih terus meningkat dan telah berada di atas suku bunga acuan BI sebesar 7,50 persen. Sedangkan suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 7,75 persen. "Walaupun tidak kesulitan likuiditas, bank ingin tetap mempertahankan nasabahnya untuk tidak pindah ke bank lain. Jadi bank mempertahankan suku bunga tinggi," terang Nelson. Menurutnya, peningkatan suku bunga DPK ikut melambungkan suku bunga kredit sehingga dapat berimbas pada tingkat pertumbuhan kredit secara nasional hingga menghambat pertumbuhan ekonomi. "Jangan sampai ada bank yang menurunkan suku bunga, tapi bank lain justru menahan suku bunganya. Ini akan menyulitkan perbankan lain dan menyebabkan kekeringan likuiditas," harap dia. (Fik/Gdn) — bisnis.liputan6.com

  • Bunga Deposito di RI 11%, Malaysia dan Singapura Hanya 4%

    Bunga Deposito di RI 11%, Malaysia dan Singapura Hanya 4%

    Bunga deposito bank dalam negeri terlalu tinggi, mencapai 11% per tahun. Jauh lebih tinggi dari Malaysia, Singapura, dan Thailand yang hanya di kisaran 2%-4%. — finance.detik.com

  • Dibanding Malaysia, Suku Bunga RI Lebih Besar

    OJK menyebutkan bahwa dibandingkan negara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand tingkat suku bunga bank di Indonesia jauh lebih tinggi. — economy.okezone.com

Berita Lain